PEMERINTAH bersama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan yang melanda industri kelapa sawit.
Direktur Utama BPDPKS Dono Boestami mengungkapkan salah satu masalah utama yang dihadapi adalah belum adanya data terkait luas lahan, usia tanaman, jumlah produksi, dan profil petani sawit.
"Ada banyak pihak yang mengeluarkan data. Itu membuat upaya penyelesaiaan masalah sawit tidak pernah tuntas. Maka itu, kami akan melakukan konsolidasi data sawit melalui pendirian pusat data sawit nasional," ujar Dono di Jakarta, Kamis (1/8).
Persoalan berikutnya adalah pelemahan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang berdampak pada ketidakstabilan harga tandan buah segar (TBS) yang berimplikasi langsung pada penghasilan dan tingkat kesejateraan para petani sawit.
Sebagai solusinya, beberapa program perbaikan perlu dilakukan, salah satunya adalah percepatan program mandatori biodiesel dan program bio-hydrocarbon fuel.
Baca juga: Pemerintah Harus Ganti Jurus di Sawit
Jika serapan dalam negeri bisa dimaksimalkan, Indonesia tidak perlu lagi terlalu bergantung pada pasar global yang harganya kerap berfluktuasi.
Di samping itu, pemerintah bersama BPDPKS juga akan mendorong dukungan kepada petani sawit swadaya melalui pendataan kembali jumlah dan profil petani, penyediaan kartu pekebun sawit, perbaikan logistik dan rantai pasok sawit serta penyediaan layanan informasi bagi petani sawit melalui pengadaan referensi harga TBS dan aplikasi petani sawit.
Adapun, untuk jangka panjang, akan dilakukan investasi pada industri hilir melalui program konversi sawit menjadi biohydrocarbon fuel dan pembangunan industri oleokimia.
"Langkah nyata yang dapat ditempuh adalah mengembangkan riset untuk pembuatan katalis dan insentif bagi produsen bio-hydrocarbon fuel dan oleokimia. Jika semua langkah itu dilakukan secara simultan, Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia," terang Dono. (OL-2)
