Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ASOSIASI E-Commerce Indonesia (IDEA) mendesak pemerintah segera mengantongi data volume barang impor yang masuk lewat perdagangan e-commerce. Tanpa data itu, pemerintah tak bisa membuat aturan yang menjamin terciptanya kesetaraan persaingan (level playing field) bagi pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri.
"Pertama, datanya dikumpulkan. Data itu tidak cuma soal jumlah, tetapi juga harus dilihat jenis barang yang banyak diimpor," kata Ketua Umum IDEA Ignatius Untung saat dihubungi kemarin.
Pihaknya mendukung rencana pemerintah yang akan membuat aturan dalam bentuk peraturan pemerintah untuk mengatur perdagangan lintas batas (cross border) melalui e-commerce. Pihaknya pun dalam posisi terbuka untuk berbagi data berbagi data volume transaksi barang impor dengan pemerintah.
"Setelah data didapat, kita bikin focus group discussion. Kita rumuskan bareng, kira-kira harus bagaimana ke depannya, golnya misalnya apa. Kalau kita dilibatkan, kita bantu. Untuk bisa menentukan bagaimana antisipasinya, datanya dulu harus ada. Kalau datanya enggak ada, bagaimana mau merumuskan aturannya," terangnya.
Selain mengumpulkan data dari para pelaku e-commerce, kata Ignatius, pemerintah juga harus melihat apakah transaksi perdagangan barang impor lebih banyak melalui perusahaan e-commerce lokal atau luar negeri.
Kalaupun pemerintah mau mengendalikan barang impor agar tidak mendominasi pasar dalam negeri, menurutnya, pemerintah bisa menerapkan kebijakan penaikan tarif bea masuk ketimbang membatasi produk impor yang masuk ke Indonesia.
"Kalau dibatasi, berarti kita diembargo juga, ditutup juga. Namun, jika dipersulit dengan bea masuk yang lebih, itu boleh," ucapnya. (Nur/E-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved