Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DISPARITAS kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan masih tinggi.
Tercatat persentase kemiskinan di perkotaan hanya 6,69% atau setara 9,9 juta orang. Sementara, di perdesaan, angka kemiskinan mencapai 12,85% atau 15,14 juta penduduk.
Kepala BPS Suhariyanto menyarankan pemerintah terus menggencarkan kebijakan-kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat perdesaan.
"Kebijakan seperti dana desa harus dipastikan tersalur dengan tepat dan cepat sehingga bisa membantu masyarakat di perdesaan yang mash berada di bawah garis kemiskinan," ujarnya di Kantor BPS, Jakarta, Senin (15/7).
Baca juga: Perlu Koordinasi Antarkementerian untuk Bangun Ekonomi Kreatif
Salah satunya, sebut Suhariyanto, ialah program sertifikasi tanah yang selama ini menjadi program utama Presiden Joko Widodo. Menurutnya, salah satu hal yang dibutuhkan masyarakat miskin ialah modal untuk membuka usaha. Masyarakay bisa mendapatkan modal usaha dengan menganggunkan sertifikat tanahnya.
"Sentuhan-sentuhan seperti ini yang mereka butuhkan. Bukan hanya sekedar mengandalkan bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan beras sejahtera serta program-program dengan kartu pintar. Berbagai agenda itu memang akan mampu menolong penduduk miskin, tetapi untuk membantu mereka keluar dari garis kemiskinan tampak akan sulit," imbuhnya. (OL-8)
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
BPS Targetkan Verifikasi 106 Ribu Peserta PBI-JKN Penyintas Penyakit Kronis Tuntas Sebelum Lebaran 2026
Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat dan memutakhirkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
PERTUMBUHAN ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 tercatat sebesar 5,39 persen secara tahunan (year on year/YoY).
BADAN Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa penduduk bekerja pada November 2025 tercatat sebesar 147,91 juta orang.
Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kinerja perekonomian nasional yang solid di sepanjang 2025 dengan pertumbuhan sebesar 5,11% secara tahunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved