Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
DISPARITAS kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan masih tinggi.
Tercatat persentase kemiskinan di perkotaan hanya 6,69% atau setara 9,9 juta orang. Sementara, di perdesaan, angka kemiskinan mencapai 12,85% atau 15,14 juta penduduk.
Kepala BPS Suhariyanto menyarankan pemerintah terus menggencarkan kebijakan-kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat perdesaan.
"Kebijakan seperti dana desa harus dipastikan tersalur dengan tepat dan cepat sehingga bisa membantu masyarakat di perdesaan yang mash berada di bawah garis kemiskinan," ujarnya di Kantor BPS, Jakarta, Senin (15/7).
Baca juga: Perlu Koordinasi Antarkementerian untuk Bangun Ekonomi Kreatif
Salah satunya, sebut Suhariyanto, ialah program sertifikasi tanah yang selama ini menjadi program utama Presiden Joko Widodo. Menurutnya, salah satu hal yang dibutuhkan masyarakat miskin ialah modal untuk membuka usaha. Masyarakay bisa mendapatkan modal usaha dengan menganggunkan sertifikat tanahnya.
"Sentuhan-sentuhan seperti ini yang mereka butuhkan. Bukan hanya sekedar mengandalkan bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan beras sejahtera serta program-program dengan kartu pintar. Berbagai agenda itu memang akan mampu menolong penduduk miskin, tetapi untuk membantu mereka keluar dari garis kemiskinan tampak akan sulit," imbuhnya. (OL-8)
Andra Soni mengawali pemaparan dengan letak wilayah yang dekat dengan Jakarta sehingga menguntungkan dalam pembangunan Provinsi Banten.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
DALAM lima tahun terakhir, harga beras di tingkat konsumen terus naik.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Februari 2026 secara tahunan (yoy) tercatat sebesar 4,76%, berbanding terbalik dengan kondisi Februari 2025 yang mengalami deflasi 0,09%.
BADAN Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia pada Januari 2026 mencapai 22,16 miliar dolar AS atau tumbuh 3,39 persen dibandingkan Januari 2025
BPS beberkan data perdagangan RI di jalur Selat Hormuz di tengah konflik Iran-Israel. Intip nilai ekspor-impor miliaran dolar yang terancam jika jalur ini lumpuh.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$22,16 miliar. Angka itu meningkat 3,39% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved