Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
DISPARITAS kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan masih tinggi.
Tercatat persentase kemiskinan di perkotaan hanya 6,69% atau setara 9,9 juta orang. Sementara, di perdesaan, angka kemiskinan mencapai 12,85% atau 15,14 juta penduduk.
Kepala BPS Suhariyanto menyarankan pemerintah terus menggencarkan kebijakan-kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat perdesaan.
"Kebijakan seperti dana desa harus dipastikan tersalur dengan tepat dan cepat sehingga bisa membantu masyarakat di perdesaan yang mash berada di bawah garis kemiskinan," ujarnya di Kantor BPS, Jakarta, Senin (15/7).
Baca juga: Perlu Koordinasi Antarkementerian untuk Bangun Ekonomi Kreatif
Salah satunya, sebut Suhariyanto, ialah program sertifikasi tanah yang selama ini menjadi program utama Presiden Joko Widodo. Menurutnya, salah satu hal yang dibutuhkan masyarakat miskin ialah modal untuk membuka usaha. Masyarakay bisa mendapatkan modal usaha dengan menganggunkan sertifikat tanahnya.
"Sentuhan-sentuhan seperti ini yang mereka butuhkan. Bukan hanya sekedar mengandalkan bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan beras sejahtera serta program-program dengan kartu pintar. Berbagai agenda itu memang akan mampu menolong penduduk miskin, tetapi untuk membantu mereka keluar dari garis kemiskinan tampak akan sulit," imbuhnya. (OL-8)
Lembaga Demografi UI mengungkap masih banyak lansia di Indonesia yang hidup miskin dengan kesehatan buruk masih harus terus bekerja.
Wamensos Agus Jabo Priyono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program untuk memutus kemiskinan
Prabowo menekankan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya besar pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan.
Video bocah Gowa pungut snack pejabat usai HUT ke-80 RI viral. Fakta di baliknya ungkap ironi kemiskinan, dana publik terbuang, hingga reaksi Kapolres.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) akan lebih baik.
Lembaga Riset dan Data Analisis Sigmaphi 118,73 juta orang atau 42,9% penduduk Indonesia pada tahun 2023 hidup dalam kondisi tidak layak.
PEMERINTAH melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berencana memanggil pengelola lokapasar atau marketplace memberikan para pedagang mendapatkan insentif.
BPS menyebut kolaborasi dengan BAZNAS penting agar penyaluran bantuan tepat sasaran bagi mustahik, dengan dukungan data tunggal kesejahteraan (DTSEN).
Saya tidak melihat indikasi turunnya konsumsi.
ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) melihat capaian pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12% memberi sinyal bahwa perekonomian Indonesia masih memiliki pondasi yang kuat.
Karena itu, insentif harus dirancang sebagai bagian dari ekosistem yang mendorong produktivitas, transfer teknologi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
CHIEF Economist Permata Bank Josua Pardede mengungkapkan persoalan validitas data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi triwulan II sebesar 5,12%.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved