Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
DISPARITAS kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), disparitas kemiskinan antara perkotaan dan perdesaan masih tinggi.
Tercatat persentase kemiskinan di perkotaan hanya 6,69% atau setara 9,9 juta orang. Sementara, di perdesaan, angka kemiskinan mencapai 12,85% atau 15,14 juta penduduk.
Kepala BPS Suhariyanto menyarankan pemerintah terus menggencarkan kebijakan-kebijakan yang menyentuh langsung masyarakat perdesaan.
"Kebijakan seperti dana desa harus dipastikan tersalur dengan tepat dan cepat sehingga bisa membantu masyarakat di perdesaan yang mash berada di bawah garis kemiskinan," ujarnya di Kantor BPS, Jakarta, Senin (15/7).
Baca juga: Perlu Koordinasi Antarkementerian untuk Bangun Ekonomi Kreatif
Salah satunya, sebut Suhariyanto, ialah program sertifikasi tanah yang selama ini menjadi program utama Presiden Joko Widodo. Menurutnya, salah satu hal yang dibutuhkan masyarakat miskin ialah modal untuk membuka usaha. Masyarakay bisa mendapatkan modal usaha dengan menganggunkan sertifikat tanahnya.
"Sentuhan-sentuhan seperti ini yang mereka butuhkan. Bukan hanya sekedar mengandalkan bantuan sosial seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan beras sejahtera serta program-program dengan kartu pintar. Berbagai agenda itu memang akan mampu menolong penduduk miskin, tetapi untuk membantu mereka keluar dari garis kemiskinan tampak akan sulit," imbuhnya. (OL-8)
Koperasi merupakan institusi modern yang mampu menyejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tiga senjata untuk atasi kemiskinan dan mencapai visi Indonesia Emas.
Ia juga menyampaikan target perbaikan sistem penyaluran bantuan dalam empat bulan ke depan untuk memastikan tidak ada bantuan yang salah sasaran.
Pemerintah memastikan tidak akan mengadopsi data kemiskinan yang dirilis Bank Dunia.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah akan merevisi data angka kemiskinan nasional.
PRESIDEN Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045. Prabowo mengaku optimistis dapat merealisasikan target tersebut.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan, situasi Indonesia saat ini jauh dari gambaran negatif yang kerap digaungkan sejumlah pihak.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Mei 2025 mencapai US$111,98 miliar, naik 6,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat total nilai impor Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2025 mencapai US$96,60 miliar.
NERACA perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Mei 2025 sebesar US$4,30 miliar.
BPS memperkirakan produksi beras Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2025 mencapai 29,97 juta ton, naik 14,09%.
INFLASI bulanan pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,19%, ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,07 pada Mei menjadi 108,27.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved