Sejuta Ton Beras Berpotensi Rusak

SEKITAR 1 juta ton beras berpotensi mengalami penurunan mutu. Beras yang dikemas dalam jutaan karung tersebut mengendap di gudang-gudang Bulog sejak tahun lalu sebagai hasil pengadaan luar negeri atau impor.

"Pertama datang April 2018, sekarang sudah Juni 2019," kata Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar seusai rapat koordinasi tentang penya luran beras di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, kemarin.

Pada 2018, pemerintah melalui Perum Bulog mengimpor 1,84 juta ton beras. Adapun stok beras perseroan saat ini mencapai 2,4 juta ton. Dengan kondisi tersebut, Bachtiar meminta pemerintah menyediakan akses penyaluran beras yang memadai.

"Bulog itu bertugas menyimpan stok penyangga. Kalau sudah serap di hulu, ya harus dipikirkan juga penyalurannya. Kalau hilirnya tidak ada, ya pasti rusak," ujar Bachtiar.

Sejauh ini, Bulog mengeluarkan beras melalui program komersial, operasi pasar, dan bantuan pangan nontunai (BPNT). Akan tetapi, jumlah yang dikeluarkan belum seimbang dengan volume beras yang diserap.

Perum Bulog berharap beras yang ada di gudang dapat disalurkan secara optimal melalui program BPNT. Perusahaan itu siap jika harus memasok beras untuk program tersebut.

"Harapan kami 100% (beras dari Bulog). Pokoknya, kami yang ngisi BPNT. Per Juni 2019, beras di gudang Bulog sebanyak 2,35 juta ton. Untuk masalah kualitas beras, ya kami kasih beras terbaru," ungkap Bachtiar.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyanggupi permintaan Bulog tersebut. Kemensos akan membahas bersama Bulog untuk mengoptimalkan penyaluran beras melalui program BPNT.

"Kita punya kepentingan agar beras Bulog bisa disalurkan ke masyarakat. Insya Allah ada penyaluran cukup signifikan dari Bulog dalam program di Kemensos. Kami upayakan lebih dari 70% sampai kira-kira maksimal 100% beras Bulog yang terserap untuk program BPNT. Saya tidak ragu kualitas beras Bulog," kata Agus Gumiwang.

Proyek bisnis

Dirut Perum Bulog Budi Waseso menilai sudah sewajarnya apabila program BPNT melibatkan Perum Bulog. Pasalnya, sebagian besar beras yang dimiliki perseroan berasal dari rakyat dan program bantuan juga sepenuhnya untuk rakyat.

Namun, Budi Waseso atau yang akrab dipanggil Buwas itu juga tidak memungkiri apabila program BPNT juga telah menjadi proyek bisnis yang dijalankan pihak tertentu di pemerintahan.

Karena berorientasi bisnis, Bulog tidak diutamakan untuk menyuplai beras pada program tersebut. BPNT hanya mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha swasta yang mengharap laba besar.

"Mereka hanya berpikir ini soal bisnis. Akhirnya, mereka bekerja sama dengan penyuplai swasta. Ada tarik ulur di kementerian terkait. Padahal Bulog itu bertugas untuk negara. Kami tidak punya kepentingan apa-apa," kata Buwas di kantornya, kemarin.

Program BPNT digagas Kementerian Sosial sebagai pengganti program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra). Ketika Program Rastra berjalan seluruh beras disuplai Bulog sehingga tidak ada celah bagi pihak lain untuk mengambil keuntungan. (Nur/X-3)