Sistem Interkoneksi Jawa Bali Mutlak Dibutuhkan

PT PERUSAHAAN Listrik Negara/PLN (Persero) bakal menjalankan kembali rencana pembangunan sistem interkoneksi listrik Jawa Bali 500 KVA mulai 2020. Interkoneksi Jawa Bali yang selama ini tertunda itu dinilai jadi solusi atas potensi krisis listrik di Bali pada 2021 akibat permintaan yang naik seiring pertumbuhan sektor wisata.

Direktur Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PLN Supangkat Iwan Santoso menyatakan opsi pembangunan pembangkit skala besar di Bali relatif sulit karena ketiadaan lahan dan butuh pasokan energi besar. Terlebih, Pemprov Bali menginginkan pembangkit yang ramah lingkungan dengan energi terbarukan.

"Pekan lalu kami bertemu Pemprov Bali. Tampaknya Gubernur punya kesamaan pandang soal mengamankan pasokan listrik di Bali. Salah satu solusinya memanfaatkan suplai listrik di Jawa yang melimpah," kata Supangkat dalam diskusi dengan media di PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Bali di Denpasar, Bali, kemarin.

Dengan sistem interkoneksi, pasokan 1.500 Mw bisa dialihkan ke Bali. Langkah itu lebih hemat karena membangun pembangkit bisa menguras biaya hingga Rp60 triliun.

General Manager PLN UID Bali Nyoman Suwarjoni Astawa menambahkan, saat ini ada lebih dari 1,4 juta pelanggan di Bali dengan beban puncak 900,1 Mw. "Prediksi kami tahun ini beban puncak mencapai 932 Mw," imbuhnya.

Hingga Mei 2019, pertumbuhan listrik di Bali mencapai 7,89% dari periode sama di 2018. Dengan pertumbuhan konsumsi listrik mencapai 172.830 Mwh, PLN berupaya menjaga pemenuhan pasokan listrik untuk pelanggan.

"Kami concern pada pemanfaatan energi bersih untuk Bali. Tidak ada lagi pembangkit berbahan bakar fosil pada RUPTL," ujarnya. (Uud/E-3)