PEMERINTAH berencana mengalihkan sisa kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi yang belum direalisasikan oleh bank-bank penyalur kepada Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk.
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kemenerian PU-Pera Khalawi Abdul Hamid mengungkapkan pemerintah akan mengevaluasi perbankan penyalur kredit rumah subsidi yang memiliki kinerja lamban. Tercatat tahun ini ada 25 bank yang bertindak sebagai penyalur KPR bersubsidi dengan kuota 100 ribu menggunakan skema subsidi selisih bunga (SSB) dan 68 ribu unit fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
"Sekarang kuota di BTN memang hampir habis. Namun, sebenarnya di bank lain masih cukup banyak. Karena itu, akan kita evaluasi mereka yang lambat ini," ujar Khalawi di Jakarta, kemarin.
BTN mendapat alokasi terbesar, yakni 75% dari kuota 168 ribu unit atau sebanyak 127.104 unit terdiri atas 28.744 unit melalui skema FLPP dan 98.360 unit melalui skema SSB.
"Kita akan lihat nanti bagaimana hasil evaluasinya. Bagaimanapun, ini harus segera dimanfaatkan daripada kosong, tidak tersalur," tandas Khalawi.
Dirut BTN Maryono mengaku pihaknya mengaku siap menampung kuota rumah subsidi dari bank-bank lain.
"Kami selalu siap dalam menyalurkan kredit rumah kepada masyarakat, baik secara subsidi maupun tidak," ujar Maryono.
Namun, ia mengatakan pengalihan kuota sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) selaku regulator.
"Jadi, mereka yang mencari solusi dan kami yang menjalankan," ucapnya.
Hingga saat ini BTN telah menyalurkan seluruh unit yang melalui skema FLPP. Adapun untuk skema SSB masih tersisa sekitar 30 ribu unit.
Mekanisme reimburse
Pemerintah tidak menjadikan penambahan alokasi subsidi sebagai solusi utama mengatasi habisnya kuota KPR bersubsidi.
Oleh karena itu, perlu ada skema lain yang dijalankan selain merealokasi kuota dari bank-bank yang lamban menyalurkan KPR bersubsidinya kepada BTN.
Skema lain yang bisa dijalakan ialah mengajukan sistem reimburse bagi pengembang yang krusial KPR subsidinya harus realisasi tahun ini.
Sekretaris Jenderal Real Estasi Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida telah bertemu dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PU-Pera, Heri Eko Purwanto, untuk membahas antisipasi dari dampak habisnya kuota KPR bersubsidi.
"Kalau dihitung memang sekarang masih ada sisa anggaran untuk yang FLPP. Namun, kalau harus direalisasikan dengan antrean, ya sudah habis. Maka kita sepakati untuk didata dan disampaikan ke Kemenkeu dan BPKP untuk sistem reimburse bagi pengembang yang darurat," ujar Paulus melalui sambungan telepon, Rabu (19/6).
Hal itu penting dilakukan guna menolong pengembang yang bisa mengalami kesulitan akibat rumah bersubsidi yang telah dibangunnya tidak segera mendapatkan realisasi pembiayaan tahun ini juga. Kemarin asosiasi pengembang berkumpul di REI untuk rapat dan mendata bersama jumlah pengembang yang dalam kondisi darurat. Reimburse ke Kemenkeu dilakukan dengan anggaran tahun depan. (Try/E-1)
