Headline

RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian

Fokus

Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.

Bulog tidak Perlu Ikut Impor Bawang Putih

(Pra/E-1)
10/6/2019 01:20
Bulog tidak Perlu Ikut Impor Bawang Putih
Warga mengambil bawang putih yang dijual saat operasi pasar bawang putih(ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

KALANGAN  petani mengapresiasi­ langkah pemerintah yang tegas menunjukkan keberpihakannya­ pada petani lokal untuk bisa menanam dan meraup untung dari bawang putih.

Perwakilan Kelompok Tani Jaya Mandiri Temanggung, Sutanto, mengatakan adanya  wajib tanam 5% membuat importir bawang putih bermitra kepada petani.

Ia berharap kebijakan tersebut dapat terus dilanjutkan. “Jangan sampai ada importir bawang putih yang dilepaskan dari tanggung jawab tanam 5% karena itu akan merugikan petani sebagai produsen lokal,” ujar Sutanto kepada Media Indonesia.

Lain dari itu, ia juga meminta pemerintah dapat menjaga harga, tidak hanya ketika melonjak, tetapi juga saat merosot.

“Jangan sampai harga bagus saat masa belum panen, tapi begitu panen raya harga anjlok. Kalau itu bisa dilakukan, tanpa dipaksa, petani pasti akan menanam sendiri dengan senang hati,” tegas  Sutanto

Sebelumnya, pemerintah pada awal tahun ini memberikan penugasan impor bawang putih kepada Perum Bulog tanpa perlu melakukan tanam. Namun, karena harga sudah berangsur turun, penugasan hingga kini tidak terlaksana.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sempat menyatakan bahwa penugasan impor bawang putih kepada perseroan hanya berlaku dalam kondisi darurat.

Artinya, Bulog baru akan diberikan rekomendasi dan izin jika memang stok di dalam negeri sudah sangat tipis dan importir-importir swasta tidak kunjung memasukkan bawang putih dari luar negeri. Namun, sampai saat ini, hal itu masih berjalan dengan baik.

Yang membingungkan, Komisi IV DPR RI malah memberikan dukungan kepada Bulog untuk melaksanakan impor tanpa mengindahkan aturan wajib tanam 5%.

“Penugasan itu sebenarnya bertentangan dengan Permentan No 16 Tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Bukannya menjaga koridor dan payung hukum berlaku, DPR malah mendukung pelanggaran,” ucap Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

Untuk itu, pihaknya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan memantau pelaksanaan impor bawang putih sehingga bersih dari praktik korupsi. (Pra/E-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Dedy P
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik