Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
INDONESIA mengalami peningkatan daya saing secara signifikan pada 2019. Berdasarkan data IMD World Competitiveness Center, lembaga riset yang berbasis di Swiss, daya saing Indonesia melesat 11 peringkat dari sebelumnya di angka 43 ke urutan 32.
Kenaikan peringkat daya saing Indonesia menjadi yang terbesar di kawasan Asia Pasifik.
Kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis dan infrastruktur menjadi empat indikator utama penilaian.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengungkakan pembangunan infrastruktur memang menjadi pilihan paling logis dan strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus untuk mempersempit ketertinggalan dari negara-negara tetangga.
Terlebih Indonesia sempat mengalami krisis ekonomi yang berdampak pada penundaan dan penghentian pembangunan dan pemeliharan infrastruktur dua dekade silam.
Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II/2019 Diprediksi Capai 5,2%
Maka dari itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berani mengambil risiko dengan mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif berupa pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.
Kendati demikian, pembangunan infrastruktur tidak serta merta dapat dirasakan dalam jangka pendek.
Butuh waktu agar kebijakan tersebut dapat membuahkan hasil signifikan dan setidaknya, saat ini sudah mulai dapat dirasakan.
"Pembangunan tidak hanya dilakukan di kota besar saja, atau di Jawa saja, infrastruktur kita bangun di NTT, Papua, Papua Barat dan kawasan perbatasan. Tempat-tempat itu adalah yang paling membutuhkan," ujar Basuki di Jakarta, Jumat (31/5).
Dengan lahirnya infrastruktur, daya saing tiap-tiap wilayah akan terangkat. Itu akan memancing investasi masuk dan membuka lapangan kerja di daerah-daerah tersebut. Akhirnya, jumlah penduduk kerja akan terus bertumbuh.
Infrastruktur, lanjut Basuki, juga membuat produk-produk Tanah Air lebih bersaing dari sisi harga. Pasalnya, dengan adanya konektivitas yang baik, biaya logistik akan terpangkas dan membuat nilai produksi menjadi semakin murah.
Meskipun mengalami kenaikan pesat, ia berpesan agar seluruh pihak tidak berpuas diri. Indonesia kini masih tertinggal dari Thailand yang berada di peringkat 25 dan Malaysia di urutan 22.
"Jika infrastruktur kita stagnan, kita tidak akan bisa menang dari mereka," tuturnya. (OL-8)
BI memutuskan menahan BI Rate di level 4,75% dalam RDG Januari 2026. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Lampung, total kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara mencapai 24.702.664 orang, atau meningkat 53,50 persen dibandingkan 2025.
Pemerintah dan pelaku usaha mendorong pembentukan Tim Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri untuk merealisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
PERWAKILAN Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sekaligus Secretary General of the International Economic Association Lili Yan Ing menegaskan target pertumbuhan ekonomi 2026 di angka 5,4% tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi masyarakat.
KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai bahwa tekanan terhadap kelompok kelas menengah bawah menjadi pekerjaan rumah (PR) terbesar khususnya bagi pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
Kerusakan padang lamun di pesisir Jawa dan sebagian Sumatra berpotensi menjadi salah satu sumber emisi karbon tersembunyi terbesar di Indonesia.
Mobilitas merupakan salah satu faktor krusial dalam menunjang kelancaran operasional perusahaan.
"Tahapan-tahapan itu, sebenarnya dari 1.067 kami mau efisienkan menjadi sekitar 250-an (perusahaan), dengan catatan tidak boleh ada lay-off begitu."
PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menetapkan dividen tunai sebesar Rp1,5 triliun kepada pemegang saham/negara setelah membukukan kinerja keuangan 2024 yang melesat.
PPRE akan menyediakan berbagai peralatan dan dukungan operasional guna menunjang kegiatan produksi dan logistik di area pertambangan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp644,9 triliun per 30 September 2025.
PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), subholding Pelindo yang mengelola layanan terintegrasi di kawasan pelabuhan dan sekitarnya mencatat kinerja positif hingga Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved