Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pe-rencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyebut pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,4% dan 6% dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2045. Target itu akan menjadi baseline dalam lima tahun ke depan.
“Perlu transformasi ekonomi, terutama dengan peningkatan produktivitas di sektor pertanian, industri, dan jasa,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam Forum Perencanaan Musrenbangnas 2019 RKP 2020 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, kemarin.
Dia mengungkapkan, jika ingin pertumbuhan lebih tinggi, diperlukan upaya untuk mengurangi defisit transaksi berjalan (CAD). Caranya pemerintah bisa mendorong investasi agar tumbuh lebih tinggi, diimbangi dengan pertumbuhan ekspor agar membuat neraca perdagangan surplus.
“Investasi rata rata pertumbuhan per tahun 7%. Ekspor itu lebih baik didorong yang menciptakan net ekspor, yang penting net ekspor tumbuh,” jelas dia.
Selain itu, kata Bambang, pemerintah juga harus mengalihkan ekspor berbasis komoditas menjadi ekspor produk manufaktur. Apalagi, menurutnya, Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan beberapa industri manufaktur seperti makanan-minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan farmasi. Selain itu, pemerintah bisa mendorong sektor pariwisata untuk memunculkan diversifikasi ekonomi. Namun, perlu upaya ekstra keras agar pertumbuhan wisatawan yang datang ke Indonesia bisa ditingkatkan.
Untuk menjadi negara berpendapatan tinggi dalam waktu lebih cepat, pemerintah menggunakan skenario tinggi. Artinya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% per tahun. Bila tercapai, kata Bambang, total PDB Indonesia mencapai US$23.199 per kapita dan menempati posisi ekonomi terbesar ke-5 di dunia pada 2045. Alhasil, Indonesia dapat keluar dari middle income trap (jebakan negara berpenghasilan menengah) pada 2036.
Menurutnya, target tersebut sudah sesuai dengan impian Presiden Joko Widodo. Ini juga sejalan dengan harapan Indonesia menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Sementara itu, berdasarkan Badan Pusat Statistik, kontribusi terbesar PDB Indonesia di triwulan I 2019 masih ditopang industri pengolahan yang mencapai 20,07%. Jumlah itu naik ketimbang capaian sepanjang 2018 yang sebesar 19,86%.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai posisi Indonesia hampir sejajar dengan Jerman, dengan kontribusi sektor manufaktur berada di angka 20,6%. Adapun posisi teratas ditempati Tiongkok dengan 28,8%, diikuti Korsel 27% dan Jepang 21%. Negara-negara industri di dunia, kontribusi sektor manufakturnya terhadap perekonomian saat ini rata-rata sekitar 17%.
Menurut Airlangga, melalui sumbangsih sektor manufaktur yang cukup besar, tidak tepat jika Indonesia dikatakan sebagai negara yang mengalami deindustrialisasi. “Apalagi saat ini Indonesia masuk 16 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia,” tegasnya. (*/E-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved