Pemerintah Tindak Lanjuti Pembentukan Komite Vokasi

PEMERINTAH menindaklanjuti rencana pembentukan Komite Vokasi. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi mengenai pendidikan vokasi yang digelar Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"(Rapat mengenai) Vokasi. Iya termasuk itu (Komite Vokasi). Tadi itu yang dibahas seperti apa vokasi itu dikembangkan, tingkatan-tingkatannya ada SMK, ada BLK (Balai Latihan Kerja)," kata Menko Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (7/5).

Selain mengenai pembentukan Komite Vokasi, rapat tersebut juga membahas mengenai fasilitas super deduction tax bagi industri yang terlibat dalam pendidikan vokasi. Terkait itu, Darmin mengatakan aturan fasilitas tersebut masih dibahas di Kementerian Keuangan.

"Mereka masih menyelesaikan itu," imbuhnya.

Baca juga: Pemerintah akan Selaraskan Peta Jalan Pendidikan Vokasi

Lebih lanjut, Darmin mengutarakan pemerintah masih membahas terkait perusahaan mana saja yang akan ikut mendukung pendidikan vokasi. Pemerintah pun masih menyusun sektor industri yang menjadi prioritas untuk mendukung program pendidikan vokasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah M Rudy Salahuddin pun mengatakan rapat tersebut salah satunya membahas mengenai pembentukan Komite Vokasi.

"Kita sepakat arahan Presiden akan mendorong Komite Vokasi untuk meningkatkan fungsi koordinasi. Nanti fungsi-fungsi dari Komite Vokasi itu apa akan disepakati di rapat berikutnya," terangnya.

Terkait super deduction tax, Rudy menyampaikan baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait fasilitas insentif tersebut juga masih dalam pembahasan.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berharap fasilitas insentif tersebut bisa segera dirampungkan dengan adanya program pendidikan vokasi.

"Diharapkan dengan (program pendidikan) vokasi bisa segera difinalisasi," pungkasnya.(OL-5)