Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo baru saja mengusulkan untuk menambah satu kelembagaan kementerian baru, yakni Kementerian Investasi. Kementerian yang bakal fokus terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Berbagai pihak mendukung hal ini. Kementerian Investasi dinilai solusi tepat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
"Saya sangat setuju dengan usul Presiden agar ditambah lagi satu kelembagaan kementerian yang baru, yaitu Kementerian Investasi, agar bisa lebih fokus dan mampu memberi nilai tambah terhadap pertumbuhan ekonomi," ucap pembina Institut Lembang Sembilan (IL9), Muh Rapsel Ali, di Jakarta, Kamis (2/5).
Rapsel menilai, sudah sepatutnya negara membuat terobosan brilian dalam hal kelembagaan ekonomi. Satu hal yang juga dinilainya perlu dibentuk ialah Kementerian Koordinator Infrastruktur.
"Saya mengusulkan juga dibentuk satu lagi lembaga koordinasi kementerian yang baru, yaitu Kemenko Infrastruktur. Kemenko Infrastruktur ini selain punya kemampuan akselarator pembangunan, juga mampu mengatasi kendala-kendala teknis di lapangan sebagaimana yang terjadi selama ini," tambah Rapsel.
Baca juga: Menaker akan Bentuk Komite Vokasi
Menurut Rapsel, Menko infrastruktur nantinya membawahi beberapa kementerian terkait, yaitu Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Paling baik lagi jika Kemenko Infrastruktur ini ditunjang oleh lembaga keuangan khusus infrastruktur.
Sebaiknya Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia di-merger saja menjadi Bank Infrastruktur, selain bisa lebih fokus juga bank tersebut menjadi bank berskala nasional, daerah tak perlu ragu dan khawatir sahamnya tergerus, malah dividennya tentu lebih besar karena putaran nasional lebih cepat daripada putaran lokal daerah," papar Rapsel yang juga Pendiri Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo).
"Terbentuknya Kemenko Infrastruktur juga sangat menunjang tugas dan fungsi tujuan pemerintah memindahkan ibu kota negara," tuntasnya. (RO/OL-1)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved