Lahan HGU untuk Relokasi Korban Gempa

PERMASALAHAN lahan relokasi untuk korban gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, terus diselesaikan. Pasalnya, lahan relokasi akan memanfaatkan sebagian lahan hak guna usaha (HGU).

Pemerintah pun menjamin status lahan itu yang masih dikuasai sejumlah perusahaan, baik di Kota Palu maupun Kabupaten Sigi, kini telah selesai. "Berkat kerja sama antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Wali Kota Palu, dan Bupati Sigi, alhamdulillah masalah tanah ini sudah tidak ada lagi," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, seusai meninjau pembangunan hunian tetap (huntap) bantuan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia di kawasan relokasi di Kelurahan Tondo, Kota Palu, pekan lalu.

Akibat persoalan tersebut, Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia selaku penyumbang terbanyak huntap untuk korban bencana di Palu dan Sigi sempat berniat membatalkan pembangunannya di Kelurahan Tondo.

Soalnya, salah satu perusahaan pemegang HGU, yakni PT Lembah Palu enggan merelakan sebagian lahannya untuk dimanfaatkan sebagai kawasan pembangunan huntap.

"Jadi, dari Buddha Tzu Chi tidak perlu khawatir. Silakan melanjutkan lagi pembangunan huntapnya di sini," ucap Sofyan.

Terkait dengan keengganan PT Lembah Palu merelakan lahan HGU yang mereka kuasai sekitar 40 hektare itu, Sofyan menjamin akan menangani hal tersebut. "Pokoknya akan kami selesaikan karena ini untuk kepentingan publik. Yang penting Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia bisa terus membangun," ucapnya.

Baca Juga : BNPB Ancam Pidana Penghambat Pembebasan Lahan Relokasi Palu

Lantas persoalan pembebasan lahan relokasi dan pembangunan huntap di Kelurahan Duyu Kota Palu dan di Desa Pombewe Kabupaten Sigi juga sudah

dituntaskan. Rencananya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meletakkan batu pertama pembangunan huntap di kawasan relokasi di Desa Pombewe pada pekan ini.

Sebelumnya, Wali Kota Palu, Hidayat, ingin mempercepat pembangunan huntap untuk para korban gempa, likuefaksi, dan tsunami, sehingga tidak perlu lagi menunggu sampai 2020. "Saya tidak ingin warga saya berlama-lama di hunian sementara ataupun tenda-tenda darurat," ulasnya.

Dia mengatakan berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh bantuan huntap sehingga tidak perlu menunggu anggaran pemerintah pusat. Bantuan tersebut di antaranya diperoleh dari Yayasan Budha Tzu-Chi sebanyak 3.000 unit. (Ant/S-4)