Pendidikan Vokasi Masuk Prioritas RAPBN 2020

PEMERINTAH tahun ini mulai fokus membenahi mutu sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, pendidikan vokasi masuk dalam prioritas.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, kemarin.

Ditemui di kantornya, Darmin mengatakan beragam sektor prioritas dibahas dalam rapat yang juga dihadiri menteri Kabinet Kerja itu, termasuk ketersediaan anggaran dan pagu indikatif 2020. “Anggaran seberapa besar ditanyakan dan prioritas-prioritas seperti apa,” kata Darmin.

Darmin menjelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menjelaskan secara detail hasil rapat serta strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dia memastikan reformasi struktural telah dimasukkan dalam rencana alokasi anggaran 2020. “Vokasi jelas mulai masuk dan beberapa perbaikan. Tetapi yang besarnya selain kelanjutan infrastruktur, ya vokasi,” ungkap mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Sektor infrastruktur dipastikan masih masuk dalam prioritas rencana kebijakan anggaran 2020. Proyek stra­tegis nasional yang telah dimulai dari 2014 itu perlu segera dilanjutkan lantaran belum sepenuhnya rampung. “Infrastruktur strategis itu bukan setahun dua tahun.

Barangkali dari 220 sekian yang sudah selesai paling-paling 65-69, itu kan harus diteruskan walaupun anggaran belum tentu dari APBN.” Dalam ratas tersebut juga dibahas ihwal penetapan target pertumbuhan ekonomi nasional 2020. Namun, Darmin belum menyebut detail angka persentase pertumbuhan. “Ada angkanya, masih range,” tutup Darmin.

Dorong kewirausahaan
Secara terpisah, peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Diheim Biru mengatakan, pemerintah ke depan harus bisa membenahi sektor kewirausahaan untuk mendorong laju perekonomian. Oleh karena itu, kata dia, proses perizinan harus lebih dipermudah.

Diheim mengatakan, saat ini, walaupun di tingkat pusat sudah disediakan online single submission (perizinan satu pintu), tidak otomatis membuat proses perizinan pelaku usaha menjadi mudah.

Sinkronisasi prosedur birokrasi antara pemerintah pusat dan daerah, disebutnya, belum berjalan dengan baik karena masih ada prasyarat yang kerap berbenturan. Proses yang rumit itu menyebabkan penyelesaian registrasi usaha memakan waktu paling cepat 23 hari.

Padahal, idealnya, apabila persyaratan dokumen bisa didapatkan secara cepat dan prosedur registrasi dipersingkat lagi, proses registrasi usaha di Indonesia berpotensi untuk dipotong menjadi hanya enam hari. “Masih banyak kendala di berbagai penjuru Tanah Air yang secara infrastruktur sulit untuk dijangkau oleh sistem online single submission. Belum lagi penyebaran informasi mengenai registrasi yang belum komprehensif,” ujar Diheim.

Jika persoalan terkait perizin­an usaha dapat diperbaiki, niscaya perekonomian nasional akan semakin baik lantaran akan muncul banyak wirausaha baru yang akan menyerap tenaga kerja lebih besar.

“Kebijakan terkait kewirausahaan dan perdagangan idealnya harus saling mendukung satu sama lain. Selain menciptakan iklim usaha yang kondusif dan juga kemudahan untuk memulai usaha dan berusaha untuk seterusnya, kebijakan perdagangan juga perlu dibenahi agar produk hasil wirausaha bisa menjangkau pasar yang luas,” jelasnya. (Medcom/E-2)