Pemerintah Harus Benahi Sektor Kewirausahaan

PRESIDEN terpilih harus bisa melakukan pembenahan di sektor kewirausahaan. Demikian diungkapkan peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Diheim Biru melalui keterangan resmi, Senin (22/4).

Diheim mengatakan, saat ini, walaupun di tingkat pusat sudah disediakan Online Single Submission, itu tidak otomatis membuat proses perizinan pelaku usaha menjadi mudah.

Sinkronisasi prosedur birokrasi antara pemerintah pusat dan daerah belum berjalan dengan baik karena masih ada prasyarat yang kerap terbentur-bentur.

Proses yang rumit itu menyebabkan penyelesaian registrasi usaha memakan waktu paling cepat 23 hari.

Baca juga: Wirausaha Muda Pacu Ekonomi Daerah

Padahal, idealnya, apabila persyaratan dokumen bisa didapatkan secara cepat dan prosedur registrasi dipersingkat lagi, proses registrasi usaha di Indonesia berpotensi untuk dipotong menjadi hanya enam hari.

"Masih banyak kendala di berbagai penjuru Tanah Air yang secara infrastruktur sulit untuk dijangkau oleh sistem Online Single Submission. Belum lagi penyebaran informasi mengenai registrasi yang belum komprehensif," ujar Diheim.

Jika persoalan terkait perizinan usaha dapat diperbaiki, niscaya perekonomian nasional akan semakin baik lantaran akan muncul banyak wirausaha baru yang akan menyerap tenaga kerja lebih besar.

“Kebijakan terkait kewirausahaan dan perdagangan idealnya harus saling mendukung satu sama lain. Selain menciptakan iklim usaha yang kondusif dan juga kemudahan untuk memulai usaha dan berusaha untuk seterusnya, kebijakan perdagangan juga perlu dibenahi agar produk hasil wirausaha bisa menjangkau pasar yang luas,” jelasnya. (OL-7)