Wajib Pajak Besar Didorong Go Public

UNTUK meningkatkan jumlah emiten di pasar modal, perusahaan-perusahaan yang membayar pajak besar perlu didorong agar melepas saham perdana mereka kepada publik (initial public offering/IPO).

Hal itu dikemukakan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hoesen, dalam diskusi kelompok terfokus di Bandung, akhir pekan lalu.

“Pembayar pajak yang besar-besar itu bisa menjadi perusahaan terbuka. Dari sini bisa diketahui berapa besar potensi emiten kita. Grup-grup emiten kan belum semuanya perusahaan terbuka. Ini penting untuk pendalaman pasar modal kita,” kata Hoesen.

Menurut Hoesen, pihaknya tidak mengetahui seberapa banyak pembayar pajak besar yang belum menjadi perusahaan terbuka tersebut. “Ini baru penjajakan, masih perlu kerja sama dengan otoritas fiskal yang punya data aktivitas pembayar pajak besar. Kami melihat dampak positifnya buat negara. Target belum ada karena ini baru strategi,” ujar Hoesen.

“Sudah barang tentu upaya untuk memperbanyak emiten tersebut harus dibarengi pendampingan. OJK akan melengkapi dengan regulasi agar perusahaan dengan size berapa pun bisa masuk bursa,” lanjut Hoesen.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat pada 2018 ada 57 emiten baru melantai di bursa. Adapun total emiten pada tahun lalu sebanyak 619 emiten. Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian saham hingga penghujung 2018 mencapai Rp8,5 triliun dengan frekuensi harian tercatat 386.696 kali.

Dalam penilaian Senior Technical Analyst Panin Sekuritas, William Hartanto, menambah emiten tidak perlu terfokus pada pembayar pajak terbesar. Memang image-nya akan baik karena dianggap sebagai perusahaan yang bertanggung jawab. “Tetapi asalkan sosialisasi IPO dan prosedurnya tidak ribet, pasti banyak perusahaan tertarik. Perusahaan kan butuh pendanaan dan IPO salah satu caranya,” kata William.

William pernah mendengar keluh­an beberapa perusahaan terkait administrasi di bursa. Beberapa perusahaan juga menghindari spekulan yang bisa mengubah harga saham menjadi kemahalan secara fundamental atau malah menurun sekali sampai dipandang jelek oleh investor, padahal kinerja mereka tidak seburuk yang tecermin dari harga saham.

Milenial
Di sisi lain, Hoesen mengakui masa depan bursa di Indonesia juga ditentukan investor ritel. Oleh karena itu, OJK akan menyiapkan dan menerbitkan aturan untuk melindungi investor ritel tersebut.

“Mereka itu punya uang, tetapi tidak profesional. Dengan kata lain, bukan investor yang intensif mengendalikan dan tidak berafiliasi dengan pengendali. Orang-orang dari golongan menengah ke atas ini membawa nama pribadi dan independen,” ungkap Hoesen.

Ketika menyinggung tren milenial yang mulai keranjingan bermain saham, Hoesen menyatakan jumlah mereka cukup banyak walau dengan nilai investasi yang kecil. “Tidak apa-apa yang penting literasi meningkat. Saya ingin mereka berinvestasi menggunakan ilmu. Milenial menjadi investor jangka panjang karena bonus demografi itu dimulai pada 2024 dengan populasi terbesar ialah milenial,” jelas Hoesen.

Pada 2024 itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah di atas US$5.000. Ada peluang investasi di bursa yang semakin besar. “Milenial punya karakteris­tik, yakni enggak gampang kapok dan sangat militan. Tetapi semua ini harus dibarengi dengan pembenahan infrastruktur di bursa,” tandas Hoesen. (E-2)