Komisioner BP Tapera Siapkan SDM

KOMISIONER Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto menyatakan pihaknya telah bersiap meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan untuk menjalankan program perumahan dari pemerintah.

Adi Setianto dalam keterangan tertulis Kementerian PU-Pera di Jakarta, kemarin, mengatakan pihaknya akan mempersiapkan fondasi organisasi yang efisien dan produktif, termasuk menyiapkan SDM.

Selain itu, ujar dia, akan menyiapkan rencana strategis untuk 5 tahun ke depan dengan persetujuan Komite Tapera.

Ia berpendapat ekspektasi masyarakat untuk memiliki rumah tinggi sekali karena tingkat backlog atau kebutuhan perumahan yang tinggi. "Oleh karenanya, pengelolaan keuangannya seefisien mungkin agar mencukupi dalam jangka panjang. Insya Allah dengan adanya BP Tapera ini dapat memenuhi kebutuhan dana jangka panjang untuk perumahan. Saat ini perbankan kesulitan menyediakan dana jangka panjang perumahan selama 20 tahun," jelas Adi.

Sebagaimana diwartakan, alokasi anggaran yang minim disinyalir menjadi kendala bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) untuk mencapai target pemenuhan rencana strategis pembangunan perumahan 2015-2019.

Dirjen Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (8/3), mengatakan alokasi anggaran yang minim itu tidak seimbang dengan target yang terlampau tinggi.

"Targetnya dulu itu di RPJMN membangun rusun 550 ribu unit, tapi kita 5 tahun dengan anggaran yang ada cuma mampu membangun 50 ribu unit. Pak Menteri bilang tidak usah direvisi. Jadi, dengan uang yang ada kita optimalkan," katanya.

Baca Juga : Pemerintah Lantik Komisioner BP Tapera

Khalawi menuturkan, minimnya alokasi anggaran pemerintah ditambah target yang ada, dipastikan masalah backlog tidak akan tuntas dalam lima tahun. Namun, pemerintah selama 4 tahun terakhir terus mencari solusi dan inovasi untuk memenuhi target itu, di antaranya dengan program sejuta rumah.

"Jadi, dengan program sejuta rumah ini pemerintah bisa kolaborasi dengan swasta dan masyarakat untuk menutup ini (target) karena keuangan negara tidak mencukupi untuk bisa membangun secara langsung," ujarnya.

Kendala lain yang dihadapi ialah belum maksimalnya regulasi tentang perumahan dan kawasan permukiman. Kelangkaan lahan dan kenaikan harga bahan bangunan juga kendala yang dihadapi, serta adanya kebijakan percepatan dan kemudahan perizinan belum sepenuhnya terlaksana.

Selain itu, disoroti pula terkait dengan banyaknya kualitas rumah dan perumahan baru yang dinilai masih berada di bawah standar. (Ant/S-1)