Produk Tembakau Alternatif Perlu Dikembangkan

Hadirnya produk tembakau alternatif yang memiliki risiko kesehatan rendah hendaknya perlu dikembangkan. Hal itu disampaikan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Marzuki Mustamar. “Yang risiko hanya 30% saja diperbolehkan, apalagi yang risikonya tinggal 5%,” kata KH Marzuki kepada wartawan, akhir pekan lalu.

KH Marzuki menjelaskan bahwa dukungan ini akan semakin sesuai jika produk tersebut dikaji dalam ­perspektif agama.

“Kalau murni pembahasan hukum agama, yang minim mudaratnya itu harus didorong,” ujar Pemimpin Pondok Pesantren Sabiilulrosyad, Gaseng, Malang, Jawa Timur tersebut.   

Dalam penelitian yang dipublikasikan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui buku Fikih Tembakau Kebijakan Produk Tembakau Alternatif di Indonesia dipaparkan bahwa inovasi teknologi diperbolehkan bahkan dianjurkan sebagai upaya memberikan manfaat (kemaslahatan) yang lebih besar bagi umat ­manusia.

Kemaslahatan yang dimaksud antara lain upaya menurunkan risiko kesehatan melalui penggunaan produk tembakau alternatif.

Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidowi mengatakan pemerintah perlu memberikan perhatian khusus atas sejumlah inovasi seperti produk tembakau alternatif yang muncul di ­masyarakat. Pasalnya, hal itu berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani tembakau dari kalangan nahdiyin.

Hal itu, kata dia, mengemuka pada Munas Alim Ulama Nahdatul Ulama (NU) pada 28 Februari sampai 1 Maret 2019 di Jawa Barat. Empat dari enam rekomendasi NU berkaitan dengan inovasi, yaitu pengembangan energi terbarukan, revolusi industri 4.0, literasi digital, dan produk tembakau ­alternatif.

“Saat ini ada produk tembakau alternatif yang tidak dibakar sehingga tak mengandung tar tinggi. Inilah yang mesti dikembangkan. Ke depan kita berharap pada pemerintah agar mendorong pengembangan industri ini,” jelas Masduki. (E-2)