Utang Negara Berkembang Tetap Terkendali

Menurut laporan yang dirilis Forum Boao untuk Asia (BFA), Selasa (25/3), secara keseluruhan utang di negara-negara berkembang utama pada 2018 berada pada tingkat yang relatif rendah dengan risiko-risiko yang masih dapat dikendalikan.

Negara-negara berkembang utama yang didefinisikan forum itu sebagai E11 merujuk ke Argentina, Brasil, Tiongkok, India, Indonesia, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, dan Turki.   

Menurut laporan tersebut, tingkat utang rata-rata negara-negara E11 ialah sekitar 47,1 % dari PDB, lebih rendah daripada batas 60% yang ditetapkan dalam Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan Uni Eropa dan jauh di bawah tingkat 115,1 % untuk kelompok tujuh negara maju (G-7).

Laporan Tahunan Perkembangan Negara-Negara Berkembang 2019 (Development of Emerging Economies Annual Report 2019) itu dirilis pada konferensi pers konferensi tahunan BFA yang berlangsung 26-29 Maret di Provinsi Hainan, Tiongkok.   

Boao Forum for Asia ialah organisasi nirlaba yang menjadi tuan rumah forum tingkat tinggi bagi para pemimpin dari pemerintah, bisnis, dan akademisi di Asia dan benua lain untuk berbagi visi mereka tentang masalah-masalah paling mendesak di kawasan ini dan dunia pada umumnya. 

Sementara itu di Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani kembai menegaskan pemerintah Indonesia terus mengelola utang dengan prudent (hati-hati). Hal itu antara lain dapat dilihat dari rasio utang yang masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB). 

“Walaupun pemerintah mencari pinjaman, kebijakan pinjaman dilakukan secara hati-hati dan pinjaman dalam rasio utang yang aman yaitu pada kisaran 30% dari produk domestik bruto. Nilai tersebut jauh di bawah batas maksimum yang diatur di da­­lam Undang-Undang Keuangan Negara ­ya­itu sebesar 60% terhadap produk domestik bruto,” jelas Menkeu.

Menurut dia, pemerintah pastinya berusa­ha meningkatkan kualitas pertanggungjawaban anggaran setiap tahun. “APBN adalah uang rakyat. Maka setiap rupiah yang dibe­lan­jakan harus sebesar-besarnya membawa manfaat bagi rakyat Indonesia,” pungkas Menkeu. (*/E-2)