Komisi V Desak IMO Bagi PT KAI Tak Dipangkas

KOMISI V DPR RI sepakat mendorong pemerintah agar tak lagi memangkas anggaran dalam kontrak Perawatan dan Pengoperasian Perkeretaapian Milik Negara (IMO) dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

Seperti diketahui, anggaran IMO setiap tahunnya mengalami penurunan. Tahun 2019, dana IMO berada di angka Rp1,1 triliun atau turun Rp200 miliar dari tahun sebelumnya.

Baca juga: Kolaborasi Ammana-BNI Syariah Perkuat Ekosistem Fintech Syariah

Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari pihak legislator atas keamanan dan keselamatan dalam perjalanan kereta api. Terlebih beberapa waktu lalu, kereta Commuter Line mengalami kecelakaan cukup parah di Bogor.

"IMO ini juga harus menjadi perhatian. Kita ini bangun sana bangun sini tapi masalah pemeliharaan tidak diperhatikan. Berpikir terbalik kita ini," kata Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkeretaapiaan Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (26/3).

PT KAI sendiri mengaku biaya perawatan seluruh jaringan kereta api nasional membutuhkan setidaknya Rp3 triliun. PT KAI berkomitmen untuk menutup biaya tersebut, meski berharap dana IMO tak dipangkas.

"Kebutuhan riil kami dalam IMO sekitar Rp3 triliun. Namun, kami tetap penuhi karena mempertimbangkan aspek keselamatan," jelas Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro di kesempatan yang sama.

Baca juga: Diskriminasi Sawit, JK : Kita Juga Bisa Diskriminasi Produk Eropa

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Zulfikri memilih menanti laporan dari Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) soal kecelakaan Commuter Line awal bulan ini. Ia tak ingin berandai-andai perihal penyebab kecelakaan tersebut, termasuk indikasi buruknya infrastuktur akibat minimnya perawatan.

"Kita masih menunggu hasil pemeriksaan KNKT," ujarnya. (OL-6)