PEMERINTAH perlu memberikan perhatian khusus atas sejumlah inovasi seperti produk tembakau alternatif yang muncul di masyarakat. Pasalnya, itu berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani tembakau dari kalangan nahdiyin.
Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidowi mengatakan hal itu mengemuka pada Munas Alim Ulama Nahdatul Ulama (NU) pada 28 Februari sampai 1 Maret 2019 di Jawa Barat. Empat dari enam rekomendasi NU berkaitan dengan inovasi, yaitu pengembangan energi terbarukan, revolusi industri 4.0, li-terasi digital, dan produk tembakau alternatif.
“Saat ini ada produk tembakau alternatif yang tidak dibakar sehingga tak mengandung TAR tinggi. Inilah yang mesti dikembangkan. Ke depan kita berharap pada pemerintah agar mendorong pengembangan industri ini,” jelas Masduki melalui keterangan tertulisnya, kemarin.
Dia menegaskan pemerintah perlu melakukan pengembangan riset sehingga ke depan dapat menyusun regulasi yang tepat terkait dengan produk tembakau alternatif.
Ketua Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU Rumadi Ahmad juga menyambut baik kehadiran produk tembakau alternatif dengan melakukan kajian panjang dan melalui riset khusus terkait urgensi pengembangan produk tembakau alternatif.
Rumadi menyampaikan produk tembakau alternatif bisa mengurangi risiko kesehatan hingga 90% ketimbang rokok yang dibakar. Namun, sayangnya ini belum ditangkap serius oleh pemerintah. Salah satu alasannya karena pemerintah belum memiliki pusat penelitian untuk melakukan hal seperti itu.
“Jadi rekomendasi kami bukan rekomendasi berdasarkan pada common sense saja, tapi rekomendasi yang didasari pada hasil riset yang sudah dilakukan dalam waktu sekian lama,” ujar Rumadi.
Dia menambahkan perspektif pemerintah atas produk tembakau alternatif masih mengenai cukai dan kesehatan, tetapi paradigma untuk mengurangi risiko orang merokok belum dilakukan.
“Karena itu, NU memandang penting riset mengenai produk tembakau ini. Kedua, memastikan jika dikembangkan, produk tembakau alternatif ini perlu perlindungan kuat,” tukas Rumadi. (E-3)
