PEMERINTAH harus menjamin keamanan dan keberlanjutan institusi pangan penting seperti Perum Bulog. Pasalnya, mereka adalah satu-satunya instrumen yang mampu membantu menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok terutama beras.
Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bayu Krisnamurti melihat Bulog bak dikerjai pemerintah karena dipaksa menyerap beras dalam jumlah besar yakni 1,8 juta ton di 2019. Di sisi lain, outlet penyaluran beras Bulog yakni bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) hendak dihilangkan.
Semula, Bulog ditugaskan untuk menyalurkan sekitar 3 juta ton beras rastra untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Kini, perseroan hanya mendapatkan alokasi 213 ribu ton untuk disalurkan ke 5 juta (KPM) selama periode Januari hingga April mendatang.
Setelah itu, program bansos rastra akan benar-benar dihapus dan dialihkan sepenuhnya kepada Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
"Kalau begini, Bulog itu kaya bom waktu. Mereka menanggung beban besar. Disuruh ambil stok banyak tapi penyalurannya ditutup. Ini masalah sangat serius," jelas Bayu di Jakarta, Kamis (14/2).
Maka dari itu, ia mendesak pemerintah mencari jalan keluar yang tepat atas persoalan tersebut. Jika memang BPNT benar-benar menjadi program unggulan, Bulog harus dilibatkan dengan menyuplai kepada warung-warung penyalur BPNT.
Baca juga: Bansos Rastra Siap Bertransformasi ke BPNT
Di sisi lain, Bulog juga harus berbenah diri. Perseroan harus menyediakan beras yang berkualitas dengan jenis yang beragam kepada masyarakat.
"Jadi Bulog itu tidak dimanja. Kalau sampai ada beras jelek ya mereka harus tanggung jawab. Bulog harus maju, bisa membaca keinginan masyarakat," ucapnya.
Adapun, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengakui pihaknya sedikit kesulitan dalam menyalurkan stok setelah pemerintah memutuskan mengubah skema bantuan sosial.
"Kami hanya akan menyalurkan 213 ribu ton tahun ini, sampai April. Setelah itu tidak akan ada lagi," tutur Tri.
Sedianya, Bulog tidak dilarang untuk menyuplai beras kepada warung-warung penyalur BPNT. Namun, karena tidak diatur dalam regulasi, mereka harus bersaing di pasar bebas dengan produsen beras lainnya. Tentunya dengan kualitas dan harga beras yang beragam.
Ia pun mengatakan terus melakukan diskusi dengan pemerintah seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Sosial sebagai penanggung jawab program.
"Kami masih rapat terus, tetapi belum ada keputusan hasil. Namun ada arah kepada Bulog untuk dukung penyaluran kepada BPNT," tandasnya.(OL-5)
