Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DIREKTUR Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah memprediksi neraca pembayaran bisa kembali surplus tahun ini. Asalkan, kata dia, tekanan aliran modal keluar seperti di 2018 tidak terulang.“Kondisi ini sudah tergambar di awal tahun ini. Aliran modal asing cukup deras masuk.Selama tidak ada perubahan atau shock yang cukup besar di global, aliran modal masuk akan tetap bertahan. Kalaupun ada gejolak, saya perkirakan tidak akan besar,” kata Piter,Sabtu (9/2).Untuk menahan aliran modal tersebut tetap di Indonesia,sambung Piter, pemerintah ataupun otoritas moneter telah melakukan kebijakankebijakan yang mendukung itu, seperti menaikkan suku bunga dan menahan laju impor.“Aliran modal asing dipengaruhi faktor push dan pull. Faktor push ialah kondisi global.Kita tidak bisa memengaruhi.Faktor pull ialah kondisi domestik.Faktor pull beberapa sudah cukup baik, tecermin di growth infl asi dan fi skal. Yang kurang baik hanya di current account defi cit,” tuturnya.Untuk diketahui, neraca pembayaran Indonesia sepanjang 2018 mengalami defisit US$7,1 miliar, sedangkan current account deficit atau defisit transaksi berjalan di 2018 tercatat US$31,1 miliar atau 2,98% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan ada sejumlah upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk memperbaiki neraca pembayaran Indonesia (NPI) di 2019. Perbaikan tersebut dilakukan agar neraca pembayaran tahun ini bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya yang mengalami defisit US$7,1 miliar.
“Yang pasti mendorong ekspor. Beberapa industri unggulan ekspor seperti kimia, makanan dan minuman, serta elektronika sudah diselisik,” kata Edi kepada Media Indonesia, Sabtu (9/2). Untuk menggenjot ekspor tersebut, diutarakan Edi, kebijakan pun tengah disiapkan termasuk pemberian insentif.Namun, sambungnya, hal itu masih dalam pembahasan. Selain menggenjot ekspor, pemerintah juga akan membenahi logistik untuk menurukan biaya ekspor dan membidik pasar baru untuk ekspor komoditas Indonesia.
Neraca jasa
Selain ekspor, ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyarankan pemerintah sebaiknya harus mulai memperbaiki kinerja neraca jasa. Hal itu, kata dia, untuk menopang neraca perdagangan yang kini sulit diharapkan lantaran masifnya impor minyak dan gas. Caranya, menurut dia, pemerintah harus mengurangi penggunaan jasa kargo asing untuk keperluan ekspor-impor karena itu yang paling dominan menggerus neraca jasa.“Karena defisit neraca jasa itu ada pada biaya carrier logistic-nya,” ucapnya saat dihubungi, kemarin. Selain mendorong penggunaan angkutan jasa kargo untuk ekspor, kata Bhima, sektor pariwisata juga harus terus digenjot guna membantu mendorong neraca jasa dan mendongkrak transaksi berjalan.“Tapi sayangnya sekarang pariwisata malah terkendala kenaikan tiket dan bagasi berbayar. Maskapai harus dipaksa pro dengan hal-hal seperti ini,” tandasnya. (Pra/E-2)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved