Energi Terbarukan Butuh Penguatan Regulasi

MASYARAKAT Energi Terbarukan Indonesia (METI) mengharapkan debat calon Presiden dan Wakil Presiden yang kedua pada 17 Februari 2019 memberikan penguatan terhadap pemanfaatan energi terbarukan. Pembahasan tentang energi terbarukan ini menjadi penting mengingat capaian nasional sampai tahun 2018 hanya 8%.

"Bahwa rendahnya capaian energi terbarukan terutama disebabkan oleh regulasi yang kurang mendukung investasi energi terbarukan," terang Ketua Umum METI, Surya Darma pada diskusi bertajuk Menjelang Debat Calon Presiden, Mau Dibawa ke mana Energi Terbarukan, di Jakarta, Jumat (8/2).

Baca juga: BI: Transaksi Berjalan Defisit US$31,1 Miliar pada 2018

Menurut dia, bauran energi ramah lingkungan yang masih kecil tersebut membutuhkan jawaban dari kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Maka pembahasan tentang energi terbarukan ini menjadi penting mengingat capaian nasional sampai tahun 2018 hanya 8% energi terbarukan dalam bauran energi.

Bahkan, kata dia, penambahan energi terbarukan terhadap bauran energi sangat kecil dalam 3 tahun terakhir dan diperkirakan target energi terbarukan sebesar 23% akan sulit tercapai pada tahun 2025.

"Padahal peningkatan pemanfaatan energi terbarukan sangat penting untuk menjaga ketahanan energi nasional, menyediakan akses terhadap energi di daerah terpencil, terluar dan wilayah timur Indonesia. Dalam media briefing hari ini," ujarnya.

Ia menyampaikan, bahwa rendahnya capaian energi terbarukan terutama disebabkan oleh regulasi yang kurang mendukung investasi energi terbarukan. “Kami tidak mengerti mau dibawa kemana energi terbarukan saat ini dengan regulasi yang ada saat ini. Sebagai contoh, Peraturan Menteri ESDM ada yang bertentangan dengan UU 30/2007," paparnya.

Baca juga: Ganti Trickle Down Effect dengan Ekonomi Kerakyatan

Ia juga menyatakan program kedua pasangan calon belum ada yang memberikan jawaban atas persoalan tersebut. "Kami juga belum melihat hal-hal yang konkrit yang akan dilaksanakan oleh kedua capres untuk pengembangan energi terbarukan ini," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya sangat mendukung inisiatif DPR untuk menyusun RUU tentang Energi Terbarukan. Harapannya bisa menjadi dasar hukum yang kuat sekaligus dapat digunakan untuk menata ulang regulasi untuk pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. (OL-6)