Kondisi Sosial dan Ekonomi Sektor Pertanian Membaik

KETEPATAN pemerintah dalam menentukan program dan kebijakan pembangunan pertanian melalui Kementerian Pertanian telah berdampak terhadap membaiknya kondisi sosial ekonomi di sektor tersebut.

Hal itu dapat dilihat dari peran produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian yang menjadi kian penting dalam ­pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan rilis yang diterima dari Kementan, dalam 4 tahun terakhir PDB sektor pertanian terus bertumbuh.

Pada 2013, misalnya, nilai PDB sektor pertanian mencapai Rp994,8 triliun dan pada 2017 menjadi Rp1.344,7 triliun, naik Rp350 triliun atau 35,17%. Bahkan selama periode 2013-2017, akumulasi tambahan nilai PDB sektor pertanian yang mampu dihasilkan mencapai Rp1.375 triliun atau naik 47% jika dibandingkan dengan di 2013. Pada 2018, PDB sektor pertanian bila dibandingkan dengan triwulan III tahun lalu juga tumbuh cukup tinggi, yakni 5,3%, dari Rp375,8 triliun menjadi Rp395,7 triliun.

Keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan produksi me­lalui penerapan program dan kebijakan pembangunan per­tanian yang tepat juga telah mampu meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi da­lam negeri secara signifikan. Dampaknya terlihat dari stabilnya harga pangan di tingkat konsumen se­kalipun pada hari-hari besar keagamaan ataupun tahun ba­ru, terutama dalam 2 tahun terakhir.  

Berdasar data Kementan, infla­si kelompok bahan makanan terus menurun, dari 10,57% pada 2014 masing-masing menjadi 4,93% pada 2015 dan 5,69% pada 2016.  Bahkan di 2017, selain turun menjadi 1,26%,  dapat dikatakan dalam sejarah Indonesia baru kali ini inflasi bahan makanan/pangan lebih rendah daripada inflasi umum (3,61%).  

Selain inflasi bahan pangan terkendali, jumlah penduduk miskin di perdesaan juga semakin menurun, dan kesejahteraan petani semakin membaik.

Hal itu sejalan dengan program dan kebijakan pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah yang hasilnya tidak hanya sebatas pada meningkatkan produksi, tapi juga berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (RO/E-2)