Soal Katabelece SN, Pengamat BUMN Jangan Seret Pertamina ke Lingkaran Politik

Pemberitaan yang bergulir mengenai surat SN kepada Dirut Pertamina sangat merugikan Pertamina dan berpotensi

mengganggu kinerja BUMN tersebut. Untuk itu, tidak ada jalan lain kecuali menghentikan upaya-upaya yang bisa menyeret

Pertamina ke lingkaran politik. Tidak hanya saat ini ketika magnitude pemberitaan mengenai SN sangat kuat, namun juga di

masa-masa yang akan datang.

â€œHarus dihentikan. Karena â€˜gangguan-gangguanâ€™ seperti itu akan membuyarkan konsentrasi Pertamina. Pertamina

menjadi terganggu untuk hal-hal yang semestinya tidak menjadi domain mereka secara profesional,â€ kata Toto

Pranoto, pengamat BUMN Universitas Indonesia.

Penyeretan Pertamina ke dalam lingkaran politik, menurut Toto, memang sangat merugikan. Terlebih pada saat ini, ketika

tantangan yang dihadapi sangat besar. Tantangan tersebut di antaranya, persiapan agar Pertamina bisa bersaing dengan

pasar global, serta anjloknya harga minyak dan gas. Itulah sebabnya, imbuh Toto, meski pemberitaan mengenai SN bergerak seperti bola liar, hendaknya tidak membawa-bawa BUMN tersebut.

â€œPertamina saat sedang menghadapi berbagai tantangan agar bisa survive. Eh kok sekarang ditambah lagi

dengan persoalan-persoalan politik semacam itu. Tentu sangat merepotkan,â€ lanjut Toto.

Toto menjelaskan, sebagai entitas bisnis, Pertamina memang sebaiknya dibiarkan bekerja secara profesional. Apalagi,

selayaknya BUMN, Pertamina juga merupakan motor penggerak ekonomi, sehingga harus diperlakukan dan dikondisikan agar bisa bekerja secara optimal.

Hal ini penting, terlebih Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) awala 2016, di mana kondisi

persaingan semakin terbuka. â€œKalau BUMN terus menjadi objek permainan politik, kita tidak akan bisa bersaing.

Kapan kita bisa maju?â€ katanya.

Toto kemudian membandingkan antara Indonesia dan negara tetangga. Misalnya, bagaimana Malaysia memperlakukan

Khazanah dan bagaimana Singapura memperlakukan Temasek. Dari sana Toto melihat bahwa perlakuan para pejabat dan

politikus Indonesia terhadap BUMN, termasuk Pertamina, ternyata masih jauh dari harapan. Jika saja pemerintah sudah

menempatkan BUMN pada ranah bisnisnya, tentu tidak akan ada lagi penyeretan BUMN ke lingkaran politik.

Di sisi lain, Toto mendukung sikap Pertamina yang tetap profesional menghadapi berbagai gangguan tersebut. Manajemen

Pertamina, lanjut Toto, sudah mendudukkan persoalan ini pada tempatnya. Meski belum menjadi perusahaan publik, tapi

Pertamina sudah memegang teguh prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

â€œDari pernyataan mereka, sudah terlihat bahwa Pertamina memang menjalankan tata kelola perusahaan dengan baik. Di era keterbukaan seperti saat ini, orang juga bisa menilai,â€ lanjutnya.

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi juga setuju bahwa Pertamina sebaiknya tidak diseret ke dalam lingkaran politik. Termasuk

di dalamnya, jangan sampai terdapat kepentingan politik yang dibawa ke ranah bisnis di lingkup BUMN.

â€œPertamina adalah perusahaan negara yang harus dijaga independensinya dalam mengelola minyak dan gas nasional. Tidak boleh ada yang membawa Pertamina ke persoalan politik dan juga tidak boleh ada kepentingan politik yang masuk ke Pertamina,â€ katanya.

Untuk itu Kurtubi juga setuju terhadap sikap Pertamina yang tetap profesional dan mengedepankan tata kelola perusahaan

dengan baik. Termasuk menyikapi adanya kepentingan politik seperti saat ini. â€œPertamina memang harus mempetimbangkan

bisnis murni. Mereka akan menjadikan GCG sebagai pertimbangan utama,â€ katanya. (Q-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Admin