Pemerintah Pacu Penyelesaian Kerja Sama Perjanjian Dagang

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi mengenai peningkatan ekspor. Salah satu upaya yang dilakukan ialah penghilangan hambatan ekspor dengan menjalin perjanjian dagang.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pihaknya akan mempercepat penyelesaian sejumlah perjanjian dagang internasional dengan beberapa negara.

"Kita akan lakukan speed up berbagai perjanjian lain yang on the pipeline," kata Enggar seusai rakor di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, kemarin (Kamis, 20/12/2018).

Belum rampungnya perjanjian tersebut, kata Enggar, berdampak pada pengenaan bea masuk yang tinggi bagi produk ekspor Indonesia.

Perjanjian dagang yang akan diselesaikan antara lain dengan Mozambik, Tunisia, Maroko, EU CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

"Dua besar yang terakhir ini (EU CEPA dan RCEP) tidak mudah, tapi kita harus segera selesaikan. Kalau dua besar ini sudah, kalau RCEP bisa kita selesaikan tahun depan, hampir 50% dari total populasi dunia ada di regional ini," katanya.

Indonesia sebagai Country Coordinator RCEP, kata Enggar, akan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara 16 negara peserta RCEP.

"Itu kan tidak mudah, apalagi mereka yang belum pernah ada FTA. Tapi tahun depan kita upayakan selesai," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan upaya untuk menggenjot ekspor diwujudkan dengan memberikan insentif. Ia pun mencontohkan bidang otomotif.

"Karena otomotif punya kapasitas untuk membuat demand, ya masalah PPnBM ini yang mesti diselesaikan," katanya.

Selain itu, pihaknya akan mendorong industri menengah untuk bisa menggenjot ekspor. "Misalnya daur ulang plastik, itu kan orientasi ekspor dan butuh material daur ulang. Nah, itu perlu kita dorong karena itu cepat," pungkasnya.

Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman mengatakan pemerintah perlu mendorong kinerja industri nonpertambangan karena selama ini ekspor yang dilakukan lebih banyak bergantung kepada sumber daya alam yang mentah dan cenderung tidak bernilai tambah. Dengan pemerintah mendorong tumbuhnya industri nonekstraktif, diversifikasi ekspor diharapkan terpacu.(Nur/E-1)