Freeport, Gerindra: Pemerintah Harus Tegas Soal Perpanjangan Kontrak Karya

 Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai Gerindra Aryo Djojohadikusumo menilai pemerintah harus bersikap terkait perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PT FI). Setidaknya, pemerintah memberi ketegasan apakah kontrak karya diperpanjang atau tidak.

"Kalau tidak memperpanjang, apakah kita sudah siap? Perusahaan BUMN apa yang akan mengambil alih?" kata Aryo, Kamis (19/11).

Masih banyak pertanyaan yang menurut Aryo harus dijawab pemerintah. Berapa PMN yang harus disiapkan dari APBN untuk memastikan operasional tambang Grasberg tidak terganggu.

"Dan pendapatan negara yang sebesar antara Rp4-20 triliun per tahun jalan terus?" tambah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini.

Aryo juga mempertanyakan apa implikasi diplomatik dan sosial ekonomi dari diambil alihnya tambang Grasberg dari Freeport.

"Ini semua pertanyaan yang harus dijawab Pemerintah dan menteri ESDM yang mewakili," tegas dia.

Presiden Joko Widodo melalui Menteri ESDM Sudirman Said, tambah Aryo harus membahas perkembangan terbaru bersama Komisi VIII.

"Nanti dijadwalkan segera," ujar dia. (Q-1)