Industri Ekstraktif Butuh Transparansi

Seperti bakteri penyakit yang takut pada cahaya matahari, begitu pula oknum koruptor takut pada transparansi.

Perumpamaan itu diungkapkan oleh ekonom sekaligus mantan penjabat sejak era Presiden Soeharto, Emil Salim dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (17/6).

Menurut Emil, bukan rahasia lagi kalau sektor industri yang mengekploitasi sumber daya alam ini sangat tidak transparan. Banyak hal, seperti jumlah pendapatan negara, daerah, dan yang diterima masyarakat sangat tidak transparan. Pun, kegiatan hingga teknologi yang digunakan dalam operasional migas dan minerba di Indonesia hanya diketahui oleh beberapa pihak yang ujungnya tidak diinformasikan secara terbuka oleh publik.

"Yang kita bicarakan adalah bidang yang sangat tertutup. Karena itu, sangat korup," cetus Emil.

Sudah menjadi rahasia umum kalau sektor migas dan minerba yang masuk dalam industri ekstraktif sangat menguntungkan. Untung bagi pemilik tambang dan untung bagi pemerintah. Karena itu, dia menilai industri ekstraktif sangat menguntungkan pihak yang berkuasa dan melaratkan masyarakat di lapangan.

"Saya pernah laporkan ke Bank Dunia, mengapa Bank Dunia membiarkan adanya ketimpangan pembagian pendapatan antara rakyat dan negara. Kita lihat tidak ada rakyat di lapangan yang mendapat manfaat dari industri ekstraktif," cetus Emil.

Terlebih lagi, ucap Emil, pemerintah daerah kerap kali melakukan pungutan bagi pelaku usaha industri ekstraktif. Apalagi bila di daerah tersebut akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada). Ia memastikan pengusaha tambang dan calon bupati atau walikota melakukan transaksi sebagai hubungan imbal balik. Pengusaha mendapat izin menambang dan calon bupati mendapatkan dana kampanye.

Di tengah hangatnya isu audit forensik Petral dan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia, Emil pun menegaskan hal itu terjadi karena tidak adanya keterbukaan yang terjadi oleh pemerintah. Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut mendorong pemerintah untuk buka-bukaan terhadap oknum yang diduga mafia migas yang tercantum dalam hasil audit forensik Petral.

"Kalau tidak berani terbuka, berarti ada sesuatu yang kau simpan. Untuk itu, kita perlu kerjasama dengan KPK. KPK tahu banyak. Kita pakai data KPK untuk kontrol di masing-masing sektor," tukasnya.

Menurut Emil, Kementerian ESDM harus bisa bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, nilai dia, transparansi di industri ekstraktif bisa lebih terjaga, sehingga bisa meminimalisir tindak korupsi. Anomali-anomali yang pernah terjadi di tubuh Pertamina dan Freeport Indonesia bisa digerus bila seluruh proses di dalamnya bisa dibuka lebar-lebar.

"Semua kontrak yang ada baik, Freeport, Pertamina, harus terbuka. Jangan gelap-gelap. Selama ini kan kasak-kusuk hebat. Nah, saat ini kita tuntut buka pintu. Buka jendela. Kalau jendela dibuka kutu-kutu mati," tegasnya.(Q-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Admin