Investasi Jalan Tol Banyak Diminati

KARAKTER investasi jalan tol yang padat modal dengan tingkat pengembalian modal yang panjang di atas 30 tahun, tidak menyurutkan minat dan kepercayaan investor dan perbankan untuk turut serta dalam proyek pembangunan infrastruktur tersebut.

Hal itu terlihat dari banyaknya perjanjian yang ditandatangani di dalam rangkaian acara Sidang Tahunan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali. Sebagaimana diketahui, pemerintah menawarkan beberapa proyek untuk dikerjakan bersama swasta lokal dan asing dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Prospek Indonesia yang dinilai positif dalam beberapa dekade ke depan membuat para investor yakin dan optimistis untuk terjun dalam proyek pembangunan," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono melalui keterangan resmi, Jumat (12/10).

Ia mengatakan dengan rata-rata anggaran pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR sebesar Rp105 triliun per tahun, tidak cukup untuk membiayai semua proyek yang dicita-citakan. Maka dari itu, pemerintah memerlukan alternatif pembiayaan lain di luar APBN, termasuk melalui skema investasi dan KPBU.

Adapun beberapa perjanjian yang ditandatangani terkait investasi jalan tol dalam rangkaian acara IMF-Bank Dunia ialah antara PT Jasa Marga dan PT Bank Mandiri yang menerbitkan instrumen investasi berupa Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-Dinfra) senilai US$112 juta (sekitar Rp1,7 triliun). Skema tersebut merupakan Dinfra BUMN pertama di Indonesia.

Kemudian, PT Jasa Marga juga menerbitkan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) bersama Bank Mandiri serta AIA, Taspen, Wana Artha, Allianz dan Indonesia Infrastruktur Finance (IIF) senilai US$224 juta (Rp2,4 triliun).

Ketiga, disepakati kredit investasi senilai US$523 juta (sekitar Rp7,9 triliun) dan pinjaman credit default swap (CDS) US$392 juta (sekitar Rp5,9 triliun) dari Bank Mega kepada PT Hutama Karya untuk pembangunan ruas tol Pekanbaru-Dumai.

Keempat, ada asset monetization senilai US$336 juta (sekitar Rp5,1 triliun) oleh PT Hutama Karya dengan ICBC, MUFG, Permata Bank, dan SMI.

Yang terakhir, kredit sindikasi US$684 juta (sekitar Rp10,3 triliun) dan pinjaman CDS US$388 juta (sekitar Rp5,9 triliun) kepada Hutama Karya dari Bank Mandiri, BRI, BNI, CIMB Niaga dan PT SMI.

"Melalui pembangunan tol dengan skema KPBU, konektivitas antar wilayah akan lebih cepat tersambung. Proyek-proyek itu akan cepat selesai karena tidak bergantung siklus APBN dan diawasi oleh banyak pihak,” tandas Basuki. (A-2)

Berita terkait: Indonesia Pavilion Paparkan Peluang Investasi Senilai Rp640 Triliun