Menko Darmin Akui Beban Pertamina Lebih Berat

SURVEI Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebut keputusan pemerintah tidak menaikkan bahan bakar minyak (BBM) membuat fiskal Indonesia tertekan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bisa saja hasil survei itu benar karena harga minyak dunia sedang tinggi. Namun di sisi lain, penerimaan neto Indonesia juga menjadi naik.

Pasalnya, Indonesia juga merupakan negara penghasil minyak. “Ya bisa saja. Tapi sebenarnya fiskal Indonesia kalau harga crude oil naik sebenarnya penerimaannya netonya naik. Jadi ya tentu saja ada juga bebannya yang mungkin Pertamina bebannya lebih berat,” ujar Darmin, di Bali, Jumat (12/10).

Harga BBM seri pertamax yang pada Rabu (10/10) naik di pasaran, diakui Darmin, turut menjadi salah satu faktor rupiah mendapat sentimen positif di kala indeks bursa saham AS Wall Street ‘kebakaran’.

“Saya belum bisa jawab apa persisnya. Ini bisa campur macam macam. Kita ada acara ini (IMF World Bank) . Sebenarnya mestinya perbaikan harga BBM pertamax itu juga ada pengaruhnya. Karena itu bagaimana pun akan memperkuat ketahanan fiskal kita,” tutur Darmin

Darmin memproyeksikan neraca dagang masih menunjukkan impor yang turun, meskipun belum diketahui akan seberapa besar. Sebaliknya, ekspor tetap tumbuh lebih lambat. "Artinya masih defisit. Terutama dari migas,” tukas Darmin.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) mengatakan penghapusan bertahap subsidi bahan bakar semestinya  menjadi langkah pertama menuju penetapan harga energi yang lebih mencerminkan biaya sesungguhnya.

Indonesia, kata mereka, juga telah menjalankan sejumlah langkah dalam upaya memperkecil defisit neraca berjalan.

Langkah-langkah tersebut meliputi meningkatkan pasokan biodiesel yang mengandung minyak kelapa sawit guna mengurangi impor bahan bakar, menaikkan tarif pajak untuk 1.147 jenis barang impor yang sebagian besar merupakan barang konsumsi.

Pajak tersebut merupakan potongan pajak yang dibayar di muka dan diperlakukan sebagai kredit pajak atas kewajiban pajak penghasilan badan usaha. Selain itu, pemerintah menunda dimulainya proyek infrastruktur tertentu yang bermuatan impor tinggi.

Ada risiko bahwa pembatasan perdagangan menyebabkan efek buruk pada pertumbuhan. Depresiasi nilai tukar seharusnya membantu mengurangi permintaan impor sekaligus menjadikan ekspor lebih menarik.

Mengingat sulitnya meningkatkan pendapatan, upaya meningkatkan efisiensi belanja publik– seperti yang digarisbawahi dalam survei sebelumnya– masih menjadi prioritas untuk mengamankan anggaran (OECD, 2016a).

Reformasi subsidi energi sepanjang 2014-2017 membuat 14% belanja pemerintah dapat digunakan untuk infrastruktur dan program sosial yang lebih tepat sasaran. Demikian pula pergeseran dari pemberian beras subsidi menjadi voucher.

Namun demikian, diperkirakan subsidi energi akan naik sebesar Rp66 triliun (0,4% PDB) pada 2018, sebagian besar akibat subsidi bahan bakar diesel yang lebih besar.

'Subsidi energi dan pupuk, yang mendorong penggunaannya secara berlebihan, sebaiknya diganti dengan bantuan yang lebih tepat sasaran seperti bantuan langsung tunai bagi rumah tangga miskin, serta pendidikan dan investasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian,' ungkap OECD dalam laporan hasil survei. (A-2)