Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
SETELAH memulai Suistainable Development Goals (SDGs) 2015 lalu pemerintah secara bertahap menerjemahkannya ke dalam berbagai program pemerintah baik pusat maupun daerah.
Program-program tersebut memerlukan dukungan, baik regulasi maupun pendanaan yang harus dikembangkan menjadi komitmen bersama. Pemerintah pun mulai mendorong penggunaan zakat untuk program SDGs yang pada pokoknya bertujuan mengangkat kualitas kehidupan masyarakat.
"Kami inisiasi zakat untuk biayai SDGs. Zakat membiayai beberapa program sanitasi air bersih salah satunya di Jambi. Di Jambi, zakat itu bisa memenuhi kebutuhan air bersih 4 desa di daerah terpencil," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro dalam sambutannya di acara Implementing SDGs in Changing World; Localization, Inclusiveness and Investing for Impact, Nusa Dua, Jumat (12/10).
Di tengah terbatasnya ruang fiskal untuk membiayai program SDGs yang agresif itu, pembiayaan alternatif penting. Pemerintah, dunia usaha, lembaga filantropi, dan dana-dana CSR perusahaan dikoordinasikan untuk bersama-sama membiayai program.
Sebetulnya, menurut Bambang, pembiayaan infrastruktur melalui zakat bukan hanya dilakukan di Jambi melainkan di berbagai daerah lain di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah juga akan memulai inisiasi pengadaan listrik menggunakan dana zakat.
Bambang mengutarakan pentingnya memanfaatkan potensi lokal tiap wilayah untuk menyukseskan 17 tujuan SDGs berikut 169 target yang diproyeksikan dapat tercapai pada 2030. Sebagai negara dengan mayoritas warganya beragama Islam, zakat merupakan potensi besar yang harus dimanfaatkan.
Sanitasi dan ketersediaan air bersih merupakan tujuan ke-6 SDGs. Tidak menutup kemungkinan tujuan-tujuan lain dapat dibiayai dengan dana filantropis seperti wakaf dan sumbangan. "Selama ada regulasinya wakaf juga bisa dimanfaatkan," pungkas Bambang.
Ketujuh belas tujuan SDGs meliputi mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kehidupan yang sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas yang setara dan inklusif, kesetaraan gender, sanitasi dan air bersih, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur yang mendukung industri tangguh dan inovasi.
Kemudian, menekan kesenjangan kesejahteraan, kota dan permukiman yang berkelanjutan, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, aksi memerangi perubahan iklim, konservasi ekosistem perairan dan kelautan, konservasi ekosistem darat, keadilan bagi semua dan institusi yang kuat, kemitraan global untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. (A-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved