Menteri BUMN: Ekonomi Palu Sudah Berjalan

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno kembali melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak bencana di Sulawesi Tengah.

Dia menyatakan pemulihan listrik dan energi di wilayah terdampak bencana terus membaik. Hal itu untuk membantu memutar kembali roda perekonomian masyarakat pascabencana.

"Jadi sudah sesuai dengan harapan Presiden. Ekonomi di Palu dan sekitarnya sudah dapat berjalan. Listrik sudah mencapai 90%, SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) tidak ada antrean, distribusi elpiji juga lancar," ucap Rini, di Palu, Rabu (10/10).

Didampingi sejumlah pejabat tinggi BUMN, Rini mengecek kondisi sejumlah SPBU di Kota Palu dan Kabupaten Sigi. Dia juga mengunjungi Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Kabupaten Donggala.

Ditegaskan Rini, BUMN mendorong percepatan pemulihan layanan kepada masyarakat seperti listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi untuk mendorong aktivitas usaha bergeliat kembali. Karena itu, dia mengimbau para pengusaha baik itu kecil, menengah, ataupun besar agar segera kembali aktif.

"Saya juga melihat sudah banyak masyarakat yang berjualan. Saya tanya apakah susah cari elpiji, mereka bilang tidak. Jadi mereka yang punya agar usaha bisa segera usaha," ujarnya.

Sementara itu, aktivitas perbankan juga sudah normal sejak awal pekan ini. Pemulihan unit kerja yang terdampak bencana telah dilakukan. Transaksi di bank-bank berjalan normal. Kini, perbankan tengah menyiapkan skema relaksasi kredit bagi para nasabah yang terdampak bencana.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BNI) Achmad Baiquni mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah skema untuk membantu korban bencana agar ekonominya bisa bangkit. Antara lain keringanan dalam hal tagihan kredit. Keringanan bisa diberikan dalam bentuk penjadwalan ulang pembayaran tagihan.

"Untuk tagihan yang sedang berjalan, bisa dibebaskan dulu untuk beberapa saat (rescheduling). Kita sedang mendata, mungkin bulan ini akan rampung. Juga bisa ada keringanan suku bunga. Yang jelas tidak ada yang namanya penghapusan hutang pokok," ujarnya.

Pihaknya masih mendata dan memverifikasi data para debitur yang terdampak bencana. Menurut dia, upaya untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang terdampak bencana bukanlah hal baru, sehingga tidak menjadi masalah utama bagi bank. Hal itu juga dilakukan kepada korban bencana seperti di Lombok baru-baru ini.

Senada, Sekretaris Korporat PT Bank Mandiri (persero) Tbk, Rohan Hafas, menerangkan pihaknya juga menyiapkan kebijakan untuk meringankan beban nasabah korban bencana. Pihaknya saat ini juga masih mendata nasabah yang terdampak.

"Kalau ada seperti ini musibah kita bisa lakukan rescheduling, restrukturisasi, ataupun penurunan bunga," ucapnya. (OL-3)