Matangkan Satelit Baru, Pemerintah Butuh Investasi Rp9 Triliun

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah mematangkan rencana peluncuran satelit teknologi teranyar, yakni high throughput satellite (HTS). Satelit ini rencananya akan mengorbit pada 2020, namun baru dapat beroperasi di 2033.

Hal tersebut dikemukakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara jelang pembukaan Pertemuan Tahunan IMF-World Bank  2018 di Nusa Dua, Bali, Senin (8/10).

"Kita kan ada transaksi juga, untuk bikin satelit di struktur menggunakan skema KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) seperti Palapa Ring. Satelit Indonesia. Proses sedang berjalan, RFP (request for proposal) sedang dikeluarkan dan akhir tahun ditetapkan siapa pemenangnya," papar Rudiantara.

Rencana peluncuran satelit baru itu menjadi salah satu agenda besar yang dibawa Kemenkominfo dalam gelaran pertemuan tahunan IMF-World Bank. Pasalnya, dana yang dibutuhkan untuk merancang, membangun dan meluncurkan satelit tersebut cukup besar dan memakan waktu sampai 15 tahun hingga dapat beroperasi penuh.

"(Investasi) Satelitnya saja, di luar antenanya, antara US$400 juta-US$600 juta (Rp6 triliun-Rp9 triliun). Ini satelit teknologi baru, satelit internet kecepatan tinggi," sambung menteri yang akrab disapa Rudi tersebut.

Rudi mengungkap pihaknya akan menunjuk konsorsium untuk menyelenggarakan proses pengorbitan satelit sekaligus mengoperasikannya. Setelah beroperasi satelit dapat dimanfaatkan selama 50 tahun.

"Nanti kita tunjuk konsorsium. Kominfo kan cuma regulator, bukan operator. Ditunjuk konsorsium untuk merancang, membangun, dan meluncurkan satelit, dan mengoperasikan dalam waktu 50 tahun," imbuhnya.

Rudi menyatakan tidak akan membatasi anggota konsorsium yang terlibat selama proyek tersebut dapat terus berjalan dan dioperasikan. Ia berharap semua pihak bersinergi mewujudkan peluncuran satelit lantaran proyek ini merupakan proyek jangka panjang. "Kita jangan menunda keputusan strategis," tekan Rudi.

Investasi untuk manusia
Meski membutuhkan investasi yang fantastis dan waktu yang cukup lama, Rudi meyakinkan peluncuran satelit baru ini akan sebanding dengan manfaat yang dipetik. Manfaat utama yang disasar yakni meratanya akses internet di seluruh Indonesia.

Saat ini, menurut data Kominfo, masih terdapat 90 ribu sekolah belum terhubung dengan internet dari total 226 ribu sekolah yang tercatat di seluruh Indonesia. Di antara yang sudah terhubung pun masih banyak yang berakses internet sangat terbatas.

Padahal, untuk mengikuti perkembangan zaman internet dalam dunia pendidikan amat dibutuhkan. "Gini ya, kita punya 226 ribu sekolah, nyaris 90 ribu sekolah belum terhubung internet. yang terhubung pun untuk UNBK (ujian nasional berbasis komputer) saja. Kalau mau jadi negara pemenang, pola pendidikan harus diubah," tutur Rudi.

Sejalan dengan Rudi, Menteri Koordonator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan mulai tahun depan investasi pemerintah akan lebih berfokus pada sumber daya manusia (SDM) setelah 3 tahun ini giat mendorong infrastruktur.

"Sudah 3 tahun pemerintah Indonesia fokus membangun infrastruktur fisik. Di 2018-2019 ke depan, kami akan fokus pada soft infrastructure,” ujar Darmin dalam kesempatan yang sama.

Harapannya, dengan pembangunan manusia yang memadai dan dunia pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri akan mencetak tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Sebagaimana diketahui, pendidikan khususnya vokasi menjadi fokus anggaran pemerintah tahun depan.

Namun, untuk mewujudkan pembangunan manusia tersebut dibutuhkan juga dukungan regulasi. "Tanpa regulasi yang jelas, kami khawatir hal-hal itu akan keluar dari harapan. Dalam hal ini, eksekutif dan legislatif harus saling bahu-membahu untuk mewujudkan regulasi dapat dilaksanakan dengan baik,” pungkas Darmin. (A-2)