Membangun Infrastruktur Air untuk Kedaulatan Pangan

UNTUK ketahanan pangan daerah, pemerintah melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, membangun banyak irigasi di daerah. Salah satunya adalah daerah irigasi Bubi di Kabupaten Seram, Provinsi Maluku.

Pembangunan irigasi Bubi dengan luas tanam 3.750 hektare ini, bertujuan untuk meningkatkan indeks penanaman sampai 208%. Irigasi Bubi ini merupakan salah satu andalan pemerintah di wilayah Indonesia Timur, untuk mendukung kedaulatan pangan nasional, dan pertumbuhan ekonomi lokal, regional maupun nasional.

Pada daerah irigasi yang terletak di Bula Barat, Kabupaten Seram,  bagian Timur ini, BWS Maluku tengah membangun saluran primer irigasi sepanjang 7.326 meter dan saluran sekunder sepanjang 33.620,56 meter.

Fabian Priandani, Petugas Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa II Pulau Seram BWS Maluku, ketika ditemui di Kota Ambon (29/8) menjelaskan bahwa selama ini area persawahan di sana merupakan areal persawahan tadah hujan. Produktivitas panen mencapai 4-5 ton/ha per tahun.

BWS Maluku berharap dengan dibangunnya irigasi tersebut bisa meningkatkan jumlah produksi panen padi. Apabila selama ini padi mengandalkan tadah hujan, maka dengan irigasi teknis panen padi bisa menjadi dua kali. Tentunya produktivitas juga meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan menggunakan pengairan tadah hujan.

Selain irigasi Bubi, di Kabupaten Seram juga dilakukan pembangunan Irigasi Samal, yang berlokasi di Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah. Luas baku irigasi sebesar 4.717 ha, yang terbagi menjadi dua yakni Samal Kanan 2.500 ha, dan Samal Kiri 2.217 ha.

Pembangunan irigasi ini disesuaikan dengan kondisi di wilayah itu yang mayoritas penduduknya bertani. Seluruh proyek irigasi ini dibiayai dengan APBN murni.

Bendung Way Dafa
Selain irigasi di Pulau Seram, BWS Maluku juga mengembangkan jaringan irigasi di Pulau Buru, salah satunya dengan membangun Bendung Way Dafa.

Hayatuddin Tuasikal, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi dan Rawa I BWS Maluku menjelaskan bahwa Bendung Way Dafa bertujuan untuk meningkatkan layanan penyediaan air irigasi di Pulau Buru. Apalagi di wilayah itu sudah sejak lama menjadi daerah pertanian. Sistem pertanian sudah dikembangkan oleh orang-orang Jawa yang menjadi tahanan politik di pulau tersebut.

“Pembangunan Bendung Way Dafa ini untuk meningkatkan luas fungsional dari 400 ha menjadi 1.500 ha, dengan menyuplai debit air ke daerah irigasi Way Lata, Way Dafa kiri dan Way Dafa kanan. Selain itu untuk meningkatkan hasil pertanian dari 4,5 ton/ha menjadi 6-7 ton/ha per musim tanam,” jelas Hayatuddin.

Kepala BWS Maluku Haryono Utomo menjelaskan bahwa Maluku memiliki pembangunan dua irigasi yang potensial, yaitu di Pulau Seram dan Pulau Buru. Kedua pembangunan irigasi ini diharapkan dapat meningkatkan jangkauan pelayanan irigasi teknis di Maluku. "Saluran primer yang sudah ada di Pulau Buru, Seram bagian utara, Maluku Tengah punya potensi untuk peningkatan pelayanan suplai air irigasi," jelas Kepala BWS Maluku.

Selain itu irigasi juga akan dibangun di pulau-pulau terluar di Indonesia yang berada di wilayah Maluku. Salah satunya teknologi irigasi tetes yang akan digunakan di ladang-ladang. Seperti digunakan di Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah. Sedangkan di daerah pertanian yang selama ini mengandalkan sawah tadah hujan, bisa
memanfaatkan Jaringan Irigasi Air Tanah.

Penahan abrasi laut

Selain irigasi, BWS Maluku juga memiliki prioritas lain di bidang pantai. Sebagai wilayah kepulauan, abrasi pantai tidak bisa dihindari. Abrasi juga terjadi di Kota Ambon. Untuk mencegah air laut memasuki daratan, maka dibangun pengaman pantai.

Menurut Pejabat Pembuat Komitmen Sungai dan Pantai II BWS Maluku, Daniel L Pattikawa, untuk mencegah terjadinya abrasi maka dibangunlah pengaman pantai. "Sebelumnya tidak ada garis pantai, sehingga air laut bisa masuk ke daratan akibat abrasi," kata Daniel.

Menurutnya abrasi semakin parah karena air laut bisa masuk ke permukiman warga termasuk menggenangi fasilitas umum. Pembangunan pengaman pantai di Kota Ambon dibagi menjadi sebelas zona.

Pembangunan pengaman pantai dilakukan sejak 2016 dengan panjang 329 kilometer. Karena keterbatasan anggaran, maka belum seluruh zona dibangun pengaman laut. Saat ini baru empat zona yang dibangun, yakni zona satu sepanjang 1.465 meter. Kemudian zona empat 329 meter, zona 9 sepanjang 206 meter, dan zona 7. "Total ditargetkan 9 km. Kalau terlaksana semua, maka seluruh wilayah di Kota Ambon telah dilindungi dengan pengaman pantai."

Empat zona yang sudah terbangun ini telah menghabiskan anggara Rp 38 miliar dari APBN. Selain di Kota Ambon, pembangunan pengaman pantai juga dilakukan di Desa Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah.

Pembangunan pengaman pantai ini dilaksanakan tiga kali, yakni pada 2013 sepanjang 800 meter, 2015 sepanjang 1,6 km, dan 2016 sepanjang 150 meter. "Totalnya 2,58 kilometer. Pengaman pantai juga dibangun di sembilan kabupaten/kota dengan total anggara Rp42 miliar," jelas Daniel.

Keberadaan pengaman pantai memang sangat penting fungsinya. Sejumlah warga di Desa Kailolo merasa aman dan tidak was-was lagi karena air laut tidak lagi masuk ke permukiman.

Kepala BWS Maluku mengatakan pembangunan pengaman pantai ini merupakan kegiatan prioritas. "Kami selalu menampung usulan-usulan dari daerah yang mengalami abrasi pantai," terang Hariyono. (X-10)