Kementerian PUPR Bangun Dua Pasar Tradisional

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi mengemban tugas pembangunan dua pasar yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan. Dua pasar tersebut adalah Pasar Atas Bukittinggi, Sumatra Barat dan Pasar Johar, Semarang, Jawa Tengah.

Pembangunan Pasar Atas dilaksanakan oleh PT Brantas Abipraya dan PT Penta Rekayasa dengan skema Kerja Sama Operasi (KSO). Pembangunan yang diproyeksikan menghabiskan biaya Rp292 miliar itu ditargetkan rampung pada Desember 2019.

Adapun, Pasar Johar memiliki nilai investasi sebesar Rp146 miliar dengan PT Nindya Karya Wilayah II selaku kontraktor. Pembangunan pasar tersebut direncanakan selesai juga pada Desember 2019.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan langkah tersebut merupakan bentuk sinergi yang sangat baik antar lembaga di Kabinet Kerja.

Dengan tanggung jawab yang diserahkan seluruhnya kepada Kementerian PU-Pera, diharapkan pembangunan akan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tentunya dengan kualitas yang lebih baik.

Basuki pun menekankan pihaknya akan benar-benar mengawasi proses konstruksi dengan ketat. Pasalnya, pasar-pasar itu dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sehingga dana yang digelontorkan harus tepat sasaran.

"Pelaksanaan harus diawasi. Kita harus bisa bangun dengan baik untuk memberikan contoh kepada para pelaksana di daerah," tegasnya di Jakarta, Senin (20/8).

Selain terkait anggaran, Basuki juga menekankan pihaknya akan mengutamakan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

"Saya akan cerewet di situ. Semuanya harus tertib, tidak boleh acak-acakan," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengakui bahwa setiap pembangunan yang berada dibawaah koordinasi Kementerian PUPR selalu berakhir dengan baik, seperti renovasi Gelora Bung Karno dan venue-venue olahraga untuk keperluan Asian Games 2018 lainnya.

"Tugas itu memang sudah seharusnya diserahkan kepada ahlinya, termasuk pembangunan pasar. Jadi biar Kementerian PU-Pera yang mengerjakan. Tidak ada yang lebih baik dari mereka dalam hal pembangunan," ucap Enggartiasto.

Ia mengatakan tidak mudah membangun pasar terlebih yang memiliki nilai sejarah seperti Pasar Atas dan Pasar Johar. Konstruksi harus didesain sesuai dengan nilai-nilai wilayah setempat dengan memertahankan sejarah yang ada.

Dalam pengalihan tugas pembangunan pasar, Enggar mengatakan telah ada payung hukum sebagai landasan yakni Instruksi Presiden yang diterbitkan belum lama ini. Dengan demikian, Kementerian Perdagangan dapat fokus mengurusi tata niaga sedangkan pembangunan fisik diserahkan kepada Kementerian PUPR.

"Sebelumnya sebetulnya sudah ada pasar yang dibangun Kementerian PU-Pera, tetapi setiap membangun itu keluar satu inpres. Sekarang tidak, cukup satu inpres saja bisa untuk bangun semua," jelas Enggar.

Hingga akhir tahun, ia mengatakan akan ada enam pasar lain, baik besar dan kecil, yang siap direvitalisasi.

"Kami yakin ini adalah langkah baik untuk memulai pekerjaan secara akuntabel dan integritas. Tepat biaya, mutu, waktu, administrasi dan manfaat," tandasnya.(X-10)