Sosialisasi Program BBM Satu Harga Sentuh Maluku Tenggara Barat

BADAN Pengelola Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) secara marathon terus melakukan sosialisasi  implementasi sub penyalur dalam rangka percepatan penerapan BBM satu harga secara nasional. Selama sebulan dilakukan tiga hingga empat kali sosialisasi di kawasan 3T (terluar, tertinggal, terjauh).

Setelah  sebelumnya melaksanakan di Bone, Belitung, dan Bulukumba, sosialisasi digelar di Kecamatan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) Maluku, Selasa (14/8).

Selain dihadiri berbagai unsur masyarakat,  pemuda, dan kelompok masyarakat, juga hadir Sekda MTB, Ketua DPRD MTB, Ketua Hiswana Migas MTB, serta para penyalur.

Dari jajaran BPH Migas anggota Komite BPH Migas Lobo Balian, dan Parlagutan Tambunan sebagai narasumber. Hadir pula anggota Komisi VII DPR Mercy Christie Balends, Donny Prihantono (Branch Manager Pertamina Area Maluku), dan Muhidin (Biro Hukum Ditjen ESDM)

Menurut Lobo Balian, kegiatan itu juga dalam  rangka percepatan penerapan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM  Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional.

Sub penyalur, kata Lobo, merupakan upaya agar  terjaminnya  ketersediaan dan pendistribusian BBM bagi masyarakat hingga ke pelosok daerah di Indonesia, khususnya untuk daerah Indonesia Timur.
 
Di Maluku, khususnya  Maluku Tenggara Barat, hanya terdapat lima penyalur (3 SPBU Reguler, 1 SPBU Kompak, 1 SPBUN). Angka itu dirasa masih sangat kurang yang berimbas pada ketersediaan dan pendistribusian BBM di Maluku.

Kendala yang dihadapi pun cukup banyak seperti infrastruktur jalan yag kurang mendukung,  jalur laut yang harus berhadapan dengan cuaca.

BPH Migas akan terus menjembatani kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di bidang migas tidak hanya di Saumlaki, juga di beberapa daerah lain di seluruh wilayah Indonesia.  

Berbagai kendala tersebut juga diakui Bupati Maluku  Tenggara barat yang diwakili Sekda Piterson Rangkoratat. Kondisi geografis yang terdiri dari banyak pulau serta infrastruktur yang tidak merata, kata Peterson,  menyebabkan distribusi pasokan BBM menjadi terhambat. 

Namun kondisi tersebut tidak bisa selamanya dijadikan alasan sehingga terobosan kebijakan menyamakan harga BBM di seluruh wilayah NKRI. Kerja  nyata pemerintah mewujudkan sila kelima Pancasila yaitu mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia 

Harga BBM di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat misalnya, variasi kenaikan harga tidak lagi diukur dengan jarak dan waktu tempuh distribusi BBM. Harga eceran dapat melambung tinggi berkisar Rp10 ribu hingga Rp20 ribu sesaat ketika keluar dari SPBU. 

Belum lagi bagi wilayah di kecamatan yang jauh dan sulit transportasi. Harga BBM tidak terjangkau sehingga masyarakat sulit sekali meningkatkan produksi hasil alam ataupun mendeliverisasi produk olahan yang memiliki nilai tambah. 

"Sosialisasi ini akan menjadi entry point yang penting bagi masyarakat dan para pelaku usaha untuk menciptakan siklus yang bersinergi dan koordinatif dengan segala peraturan yang berlaku," kata Peterson. 

Perubahan skema pengelolaan Migas pada Blok Masela dari Off Shore  menjadi On Shore oleh pemerintah pusat juga memberikan harapan baru bagi masyarakat. Kehadiran pengelolaan Migas dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan 

Bupati berharap  sosialisasi ini dapat diserap dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
 
Senada dengan Lobo, anggota Komisi VII DPR Mercy Christie Baend mengatakan hal  yang paling penting dari daerah 3T adalah tentang ketersediaan dan pendistribusian BBM.

Pihaknya  selalu berusaha keras untuk memastikan agar masyarakat di Pulau Maluku dan secara khusus, Maluku Tenggara Barat, selalu terjamin akan BBM. Sebab itu pihaknya akan terus berusaha agar pemerintah dan Pertamina dapat membangun Depot BBM secara khusus di Maluku Tenggara Barat. 

"Dalam waktu dekat ini direncakan akan diresmikannya satu penyalur BBM Satu Harga yang akan dibangun di Desa Batu Putih” ungkap Mercy.
 
Frengky Limbers, Ketua DPRD MTB, mengatakan  memang secara keseluruhan belum merasakan harga yang sama dengan Pulau Jawa. Karena itu pihaknya memohon kepada BPH Migas untuk menjembatani Sub Penyalur dan membangun Sub Penyalur di wilayah MTB agar masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan harga yang sama.
 
Salah satu masyarakat yang ditemui pada kegiatan ini, Lita Tamain menegaskan dirinya mengapresiasi terkait kegiatan sosialisasi itu. Penjelasan yang dirasa sangat diperlukan masyarakat, terutama masyarakat di daerah yang jauh dari tangan pemerintah pusat. (A-5)