Mendag Galang Dukungan Pengusaha AS untuk Selamatkan Ekspor Indonesia

MENTERI Perdagangan Enggartiasto Lukita menggalang dukungan para pelaku usaha asal Amerika Serikat (AS) yang mengimpor produk-produk Indonesia. Upaya itu merupakan bagian dari strategi untuk mengamankan akses pasar produk-produk Tanah Air di 'Negeri Paman Sam'.

Sejak Maret lalu, pemerintah AS telah menaikkan tarif impor besi baja menjadi 25% dan aluminium sebesar 10%. Penaikan bea masuk itu, ucap Enggartiasto, tidak hanya akan merugikan Indonesia sebagai eksportir, tetapi juga para pelaku usaha AS.

Pasalnya, dengan tarif impor yang meningkat, otomatis biaya produksi mereka juga bertambah sehingga mengganggu proses produksi. "Akhirnya itu akan merugikan daya saing perusahaan AS juga,” ujar Enggar melalui keterangan resmi, Selasa (23/7).

Pernyataan Enggar ternyata diamini para pelaku usaha setempat. Para importir baja AS yang hadir dalam pertemuan mengatakan kenaikan bea masuk dapat membuat produk baja impor tidak kompetitif serta menahan laju pertumbuhan industri.

Mereka juga mengakui bahwa produk Indonesia memiliki kualitas baik dan produk tersebut merupakan baja yang tidak diproduksi AS. Dengan demikian, hal itu semestinya tidak menjadi ancaman bagi industri baja AS.

"Produk baja dan aluminium dari Indonesia tidak serta-merta menjadi kompetitor yang secara langsung mengancam industri dalam negeri AS. Produk kita dapat berperan secara komplementer di pasar mereka . Hal ini sudah terlihat dari peran baja dan aluminium Indonesia yang telah menjadi bagian dalam sistem manajemen pasokan di AS,” terangnya.

Berdasarkan data Kemendag, ekspor produk besi baja Indonesia ke AS pada 2017 tercatat sebesar US$112,7 juta atau hanya 0,3% dari pangsa pasar AS. Adapun, ekspor aluminium ke AS pada tahun lalu tercatat sebesar US$212 juta dengan pangsa pasar 1,2%.

Walaupun kecil, bagi Indonesia, nilai tersebut berkontribusi sebesar 50% dari total ekspor aluminium Indonesia ke dunia. Selain untuk mengamankan pasar baja dan aluminium, pemerintah juga berupaya untuk mempertahankan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan AS kepada Indonesia.

Saat ini, United States Trade Representative (USTR) tengah meninjau ulang fasilitas tersebut karena menganggap produk-produk asal Tanah Air sudah mampu bersaing dengan baik.

Namun, pada kenyataannya, Enggar mengatakan para pelaku usaha AS sendiri juga membutuhkan skema GSP untuk menunjang bisnis mereka.

"Indonesia memahami adanya review atas penerima GSP. Namun, Indonesia berharap hasil review tidak akan menganggu ekspor Indonesia ke AS dan tidak memberi dampak pada industri domestik AS yang selama ini memanfaatkan skema GSP. Tanpa skema GSP, harga produk mereka akan naik dan daya saing akan terganggu,” paparnya.

Pada 2017, produk Indonesia yang menggunakan skema GSP l mencapai US$1,9 miliar. Angka itu masih jauh di bawah negara-negara penerima GSP lainnya seperti Brasil dengan angka US$2,5 miliar, Thailand sebesar US$4,2 miliar bahkan India yang mencapai US$5,6 miliar.

Beberapa produk Indonesia yang diekspor ke AS dan masuk ke dalam komoditas penerima GSP antara lain ban karet, perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat-alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai. (A-2)