Cegah Monopoli di Industri Migas

“Harus disadari bahwa sektor hulu migas suasananya sudah sangat tertekan. Cadangan turun terus, eksplorasi tidak berkembang,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang ditemui seusai diskusi pembahasan RUU Migas di Jakarta, Kamis (9/4).

Ia menekankan kegiatan eksplorasi harus ditingkatkan dengan mengundang investor masuk. “Kita tidak boleh fokus pada urusan produksi semata. Justru eksplorasi digenjot supaya cadangannya makin banyak.” Selain itu, Sudirman mengatakan tingkat konsumsi migas yang semakin tinggi mengharuskan adanya tata kelola yang kuat di sektor hilir migas. “Kita harus mendorong Pertamina lebih kompetitif.”

Sudirman mengatakan Pertamina akan ditawarkan untuk menjadi pengelola dari blok-blok migas yang ada saat ini. Kemudian, nanti akan ada BUMN khusus yang mengelola blok lain, bekerjasama dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). 

Namun, ia menekankan masih belum ada kesepakatan mengenai hal tersebut. “Sekali lagi ini kan baru dilontarkan. Kita belum ada kesepakatan. Jalannya masih panjang. Kita perlu menjaring masukan-masukan. BUMN hilir harus dibuat efisien. Harus dibuat kompetitif,” papar Sudimran.

Ia juga mengatakan badan usaha swasta boleh mencari sumber minyak dan gas secara langsung untuk mencegah terjadinya praktik monopoli. Terkait bentuk SKK Migas nantinya, Sudirman mengatakan akan dibentuk menjadi badan usaha negara yang diatur dalam undang-undang migas. “Akan kayak LPS dan OJK. Itu kan lembaga khusus. Nah ini kurang lebih seperti itu.”

Menteri ESDM  memperpanjang masa kerja Tim Reformasi Tata Kelola Migas selama enam bulan mendatang untuk mengawal RUU Migas tersebut. Sementara itu, Vice President Indonesia Petroleum Association Sammy Hamzah mengatakan perlu dipikirkan konsep pembentukan beberapa perusahaan minyak nasional lainnya selain Pertamina.  Dengan adanya kompetisi, maka akan timbul efisiensi dan perbaikan industri migas secara umum. 

Terkait pembahasan RUU Migas, Sammy menekankan masalah transparansi dan kejelasan bentuk SKK Migas. “Kontraktor hanya ingin kejelasan dan sesuai konstitusi. Agar jangan sampai RUU ini dipermasalahkan lagi di MK setelah jadi undang-undang. Kita siap dilibatkan untuk dimintai pendapat dan diskusi.”

Dijumpai di tempat yang sama, Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengatakan dapat dibentuk BUMN lain seperti Pertamina. Ia mencontohkan China yang memiliki lebih dari satu BUMN eksplorasi dan eksploitasi migas.  Faisal mengakui hal tersebut masih dalam tataran perdebatan. “Yang penting prinsip dasarnya gini, kalau monopoli akan terjadi abuse of monopoly power. Jadi kalau ada monopoli, harus ada regulatory framework yang kuat untuk menjamin agar monopoli itu tidak abuse of monopoly position.” (E-1)