Impor Beras Harus Dibarengi Pembenahan Rantai Distribusi

KEPALA Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengungkapkan kebijakan impor beras harus diikuti pembenahan rantai distribusi dan sinkronisasi data pangan. Jika tidak, upaya importasi yang ditujukan untuk menekan harga beras di pasaran akan sia-sia.

"Pembenahan rantai distribusi sangat memengaruhi harga beras terutama level medium. Sementara itu, dengan berbedanya data produksi beras antara satu institusi dengan institusi lain membuat keputusan untuk impor tidak bijaksana kalau didasarkan pada data pangan yang sudah ada," ujar Rizkia melalui keterangan resmi, Selasa (22/5).

Panjangnya rantai distribusi beras di Tanah Air, menyebabkan harga beras tinggi dan merugikan beberapa pihak seperti petani dan pedagang eceran. Rantai distribusi itu, menurutnya, justru menguntungkan sejumlah pihak yang berada di antara pihak-pihak yang merugi.

“Beras harus melalui empat sampai enam titik distribusi sebelum sampai ke tangan konsumen. Pertama, petani akan menjual beras yang sudah dipanen kepada tengkulak atau pemotong padi, yang akan mengeringkan padi dan menjualnya kepada pemilik penggilingan. Setelah padi digiling menjadi beras, pemilik penggilingan akan menjual beras tersebut ke pedagang grosir berskala besar yang memiliki gudang penyimpanan,” jelasnya.

Pedagang grosir berskala besar akan kembali menjual komoditas pangan utama itu kepada pedagang grosir berskala kecil di tingkat provinsi atau kepada pedagang grosir antar pulau. Pihak terakhir tersebut yang akan menjual beras kepada para pedagang eceran.

“Dalam setiap rantai distribusi, margin laba terbesar dinikmati oleh para tengkulak, pemilik penggilingan padi atau pedagang grosir. Situasi ini menunjukkan keterlibatan pihak-pihak yang menikmati laba besar terbesar dalam rantai distribusi justru terjadi saat beras belum sampai di pasar eceran atau pasar tradisional,” ungkap Hizkia.

Hal tersebut juga yang mendasari argumen CIPS bahwa harga eceran tertinggi (HET) tidak efektif. Kebijakan itu memaksa para pedagang eceran untuk menurunkan harga jual beras, padahal mereka bukanlah pihak yang menyebabkan tingginya harga komoditas. (OL-5)