Indonesia Bergelut Lawan Pembatasan Minyak Sawit Eropa

INDONESIA tengah berjuang melawan ancaman pembatasan penggunaan produk turunan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) oleh Uni Eropa. Pemerintah pun gencar melakukan lobi agar Uni Eropa kembali mempertimbangkan posisi Indonesia sebelum mengambil keputusan untuk mengesahkan proposal Renewable Energy Directive (RED) yang melarang penggunaan minyak kelapa sawit pada 2021.

"Tadi kami rapat dengan Uni Eropa, saya jelaskan mengenai posisi Indonesia. Saya tadi terus terang (dalam menjelaskan). Saya lihat karena mereka sudah lihat Indonesia, ya mereka merasa. Mereka harus mempertimbangkan betul apapun yang akan mereka putuskan nanti di bulan Juni ini (terkait RED)," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan usai melakukan rapat maraton di kantornya, Rabu (9/5) malam.

Luhut beserta jajarannya juga menggelar pertemuan tertutup dengan Duta Besar Vatikan di Indonesia, Monsignor Piero Pioppo. Dalam rapat, Luhut membahas persiapan keberangkatan delegasi Indonesia ke Vatikan pada pekan depan.

Vatikan diketahui akan memfasilitasi Indonesia dengan menyelenggarakan seminar yang mengundang sejumlah unsur dari Uni Eropa, perusahaan multi nasional selaku pengguna produk kelapa sawit, lembaga keagamaan, hingga petani rakyat dari Malaysia dan Indonesia sebagai eksportir kelapa sawit terbesar.

Dalam hal tersebut, Vatikan sudah memberikan lampu hijau akan membantu Indonesia menghadapi ancaman Uni Eropa yang berniat menghapus penggunaan biodiesel dari kelapa sawit.

"Kami akan berangkat ke Vatikan. Mungkin hari Minggu, acaranya itu sekitar Selasa depan. Nanti kira-kira ada 100-an orang yang akan hadir dalam seminar itu. Dari Uni Eropa juga hadir dan negara-negara anggota Uni Eropa juga hadir," terang Luhut.

Lebih lanjut Luhut mengatakan dalam seminar nantinya pemerintah akan kembali menjelaskan posisi Indonesia. Persoalan pembatasan minyak kelapa sawit disebut pemerintah akan memunculkan masalah kemiskinan, sekaligus melanggar aspek keadilan dan kemanusiaan.

Bila menilik proporsi kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit di Tanah Air, lebih dari 41% dikelola petani rakyat. Artinya, pengembangan minyak kelapa sawit sebagai salah satu produk industri berpotensi untuk mengentaskan rakyat dari kemiskinan.

Pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit milik rakyat, dari semula 1,8 ton per hektare menjadi 4-6 ton per hektare.

"Sekarang produksinya 1,8 ton per hektare. Kita ingin tingkatkan ke 4,5 hektar atau 6 ton per hektare. Agar rakyat bisa menikmati lebih baik lagi hasilnya. Kita juga ingin memelihara harganya sekitar US$800-US$850 per ton. Untuk biodiesel nanti kita akan bahas. Sekarang kan B20, nanti mau B30. Itu bagian dari energi baru terbarukan (EBT). Jadi Indonesia akan lebih bersih dan penerimaan negara lebih besar," pungkas Luhut. (A-2)