FATF Beri Sinyal Positif untuk Indonesia

PROPOSAL Indonesia untuk bergabung dalam satuan tugas internasional untuk memerangi aksi pencucian uang dan pendanaan terorisme, The Financial Action Task Force (FATF) masih dievaluasi. Kendati demikian, FATF memandang Indonesia memiliki komitmen kuat melawan kejahatan yang berkaitan dengan sistem keuangan.

"Kami melihat adanya komitmen baik yang dimiliki Indonesia. Termasuk untuk memenuhi sejumlah persyaratan internasional dalam melawan aksi pencucian uang, berikut mengatasi krisis finansial," ujar Presiden FATF Santiago Otamendi seusai melakukan pertemuan tertutup di Kementerian Keuangan, Rabu (9/5).

Meski pertemuan belum menghasilkan kesepakatan khusus terkait status keanggotaan, Santiago mengisyaratkan Indonesia memiliki peranan penting sebagai salah satu kekuatan ekonomi besar dunia. Bahkan, dia tidak menampik FATF membutuhkan suara Indonesia untuk bersinergi memajukan aspek regulasi dan implementasi kebijakan dalam melawan aksi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

FATF merupakan satuan tugas yang dibentuk negara-negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Sejauh ini kami berbagi pandangan terkait tantangan yang dihadapi. Bagaimana pendekatan dari sudut pandang internasional. Indonesia merupakan negara besar. Kami membutuhkan suara Indonesia untuk menjadi bagian dari FATF. Tapi kami masih mengevaluasi," imbuh Santiago.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badarruddin membenarkan FATF menaruh kesan positif terhadap komitmen Indonesia. Dalam pertemuan kemarin beberapa substansi yang dibahas mencakup peran dari Kementerian atau Lembaga (K/L) terkait dan sejauh mana komitmen yang dijalankan, berikut kesiapan infrastruktur hukum.

"Kemudian mereka melihat komitmen dari masing-masing K/L. Semuanya bagus, tinggal kita mempertahankan itu. Ke depannya kita bisa berjalan dengan baik. Di sini kan kita mau jadi anggota FATF, jadi mereka cek kita siap atau enggak," kata Kiagus menjelaskan maksud kedatangan FATF.

Di samping itu, sambung Kiagus, FATF meminta informasi sejauh mana strategi pemerintah memberantas tindak pidana pencucian uang (TPPU). Apalagi, TPPU menjadi isu krusial lantaran melanda hampir seluruh negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih menunggu hasil evaluasi dari FATF yang diperkirakan keluar pada Juli mendatang. Apabila hasil evaluasi positif, Indonesia terlebih dahulu akan menjadi observer atau pemantau pada Oktober. Begitu semua tahapan mendapat persetujuan, FATF akan menyematkan status anggota kepada Indonesia.

"FATF sedang lakukan evaluasi. Nanti mereka akan tetapkan hasil dari evaluasinya. Selama ini komunikasi kita cukup baik dan mereka menganggap sudah ada kemajuan. Pada Juli ada penetapan hasil evaluasi. Nanti bulan Oktober akan diumumkan tahapannya adalah observer, sebelum kita menjadi anggota," tutur Sri Mulyani ditemui di Kemenko Bidang Kemaritiman. (A-2)