Kerja Sama Dagang Krusial di Era Proteksionisme

LANGKAH pemerintah Amerika Serikat (AS) melakukan proteksionisme dalam perdagangan tidak perlu diikuti Indonesia. Ekonom senior CSIS Mari Elka Pangestu mengatakan justru Indonesia harus semakin meningkatkan kerjasama perdagangan dengan negara lain selain AS.

"Yang direkomendasikan ialah tidak melakukan proteksionisme, justru terus melakukan reformasi masing-mading dalam negeri dan meningkatkan perdagangan antar negara selain Amerika," ujar Mari dalam diskusi bertajuk 'Global Disorder: The Need Regional Architecture and Business Model?' di Jakarta, Senin (7/5).

Mari yang juga mantan Menteri Perdagangan mengatakan, dengan kondisi proteksionisme saat ini, justru harus dimanfaatkan Indonesia dengan memperkuat akses pasar. Hal itu bisa dilakukan denga segera menyelesaikan perjanjian perdagangan internasional dengan negara lain baik secara bilateral ataupun multilateral.

"Mari kita sikapi (proteksionisme) dengan meningkatkan perdagangan antar kita melalui negosiasi yang sedang berjalan sekarang," ucapnya.

Menurut Mari, beberapa perjanjian perdagangan internasional yang harus segera diselesaikan yakni Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA), dan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA).

"Lebih besar perjanjiannya akan menguntungkan untuk kita karena pasarnya besar yakni RCEP. Kalau bilateral misal dengan I-EU Cepa dan IA Cepa," sebutnya.

Selain tiga kerjasama itu, Mari menyarankan Indonesia perlu juga menjajaki kerjasama Trans-Pacific Partnership Eleven yang merupakan reformasi aliansi 11 negara untuk melawan AS.

"Kita tidak usah putuskan dulu tapi patut mempelajari," ungkapnya.

Selain melakukan perjanjian perdagangan internasional, Mari menilai Indonesia harus menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum selesai yakni pembangunan infrastruktur dan penguatan SDM dalam menghadapi Industri 4.0

"Lalu bagaimana menyikapi digital ekonomi yang merubah banyak hal, cara dagang, cara interaksi, urusan perlindungan terhadap konsumen, tenaga kerja yang hilang, juga soal privasi dan keamanan," pungkasnya. (OL-5)