Pemerintah Fokus Pemerataan Pembangunan Dalam Rencana Kerja 2019

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah fokus pada pemerataan pembangunan yang berkualitas di tahun depan. Pemerataan itu dibagi menjadi 5 prioritas nasional.

Pertama yakni pembangunan manusia dengan cara pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.

"Kedua pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektifitas dan kemaritiman," ujar Bambang dalam acara Musrenbangnas Tahun 2018 di Jakarta, Senin (30/4)

Selanjutnya, meningkatkan nilai tambah ekonomi dan menciptakan tenaga kerja melalui sektor pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya. Lalu pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air.

"Dan terakhir menciptakan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu," ucapnya.

Kelima program prioritas tersebut, lanjut Bambang, didukung kementerian/lembaga melalui penetapan program kegiatan dan proyek prioritas, serta didukung pemda melalui program dan kegiatan perangkat daerah.

Khusus untuk mendukung pembangunan di wilayah dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah. Maka pada rencana kerja pemerintah tahun 2019 akan dilengkapi dengan peta integrasi proyek prioritas nasional.

Peta itu, lanjut Bambang, akan menggambarkan integrasi pendanaan indikatif proyek prioritas nasional yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemda, swasta maupun BUMN dalam pembangunan berbasis kawasan.

"Seperti tertuang dalam peta pengembangan kawasan ekonomi khusus Mandalika dan kawasan strategis pariwisata nasional di NTB tahun 2017-2019," jelasnya

Untuk mencapai sasaran pembangunan nasional tersebut, Bambang mengatakan perlu sinergi dan integrasi sumber pembiayaan baik melalui APBN, pinjaman, hibah luar atau dalam negeri, swasta, maupun BUMU dengan melibatkan swasta.

"Melibatkan swasta dan BUMN dalam pembangunan merupakan hal yang penting untuk memenuhi keterbatasan ruang fiskal dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," tukasnya.

Pemerintah pun telah menyiapkan beberapa skema pembiayaan baik melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah denga Badan Usaha) maupun PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah).

Tercatat hingga saat ini dalam RKP 2019 proyek infrastruktur pada tahun 2019 yang akan dibiayai melalui skema KPBU Rp14,5 triliun dan target pembiayaan investasi melalui PINA Rp41,1 triliun.

"Dengan sinergi dan integrasi sumber pembiayaan ini pencapaian sasaran pembangunan nasional diharapkan bisa dilaksanakan secara tepat," tukasnya

Bambang mengatakan RKP 2019 final akan diserahkan kepada Presiden Jokowi pada akhir Mei mendatang. (OL-5)