Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBANGUNAN proyek angkutan massal seperti Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan di Jabodetabek. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dengan penyelesaian proyek yang sesuai rencana dan terintegrasi dengan kereta commuter serta Transjakarta, Jabodetabek khususnya Jakarta ditargetkan bisa bebas dari kemacetan pada 2023-2024.
"Kota besar seperti Jakarta akan menjadi tidak macet kalau ada transportasi massal terdiri dari MRT, LRT, BRT (bus rapid transit), (kereta) commuter. Kita rencanakan 2023-2024 Jakarta sudah gak macet," ujar Budi saat meninjau proyek LRT Jabodebek di Depo LRT Pancoran Jakarta, Minggu (29/4).
Dengan terintegrasinya seluruh angkutan massal itu, Budi meyakini masyarakat bakal beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal.
"Hingga bisa menampung mungkin tidak 1 juta lagi, tapi bisa 4 juta, 5 juta, bahka 8 juta (penumpang) ini keniscayaan," jelasnya.
Meski demikian, Budi tidak bisa menyebut berapa presentase penurunan kemacetan akibat transportasi massal tersebut. Hanya saja, dengan transportasi massal yang terintegrasi maka waktu tempuh bisa berkurang.
"(Contoh) dari Bintaro (Tangerang) ke pusat kota (Jakarta) bisa kurang dari 1 jam," ucapnya.
Terkait harga tiket LRT, Budi mengaku belum ada kepastian berapa pastinya. Saat ini harga tiket masih dalam perkiraan sekitar Rp12 ribu. "Itu subsidi, harga sebenarnya Rp25 ribu, ada subsidi 50%," pungkasnya. (OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved