Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
Pengamat Ketenagalistrikan Fabby Tumiwa menyarankan perencanaan pembangunan pembangkit listrik di Indonesia perlu dikaji ulang untuk dapat mengikuti perkembangan kebutuhan. PT PLN (persero) disarankan untuk menggenjot kapasitas Pembangkit Listrik Tenanga Uap (PLTU) yang ada.
"Coba optimallkan PLTU yang sudah ada sekarang. Kalau kita lihat rata-rata capacity factor PLTU milik PLN masih dibawah 60 %," terang dia saat dihubungi pada Rabu (25/4).
Menurut dia, masih banyak rencana proyek pembangunan PLTU dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027. Hal tersebut, menurutnya, memiliki resiko jangka panjang karena usia PLTU bisa sampai 40 tahun.
Artinya, selama usia produktif PLTU itu PLN harus memastikan ada bahan bakar dan permintaan yang cukup untuk menyerap listrik. Sementara, pertumbuhan listrik tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian, dia menilai ada potensi Jawa mengalami over supply.
"Saya juga tida yakin kalau dalam 10% mendatang, listrik bisa tumbuh diatas 6,5% per tahun, walaupun ekonomi tumbuh diatas 5,5%. Selain itu ada trend pelanggan besar PLN berpindah pasokannya, dan trend ini bisa semakin banyak terutama dengan semakin kompetitifnya harga listrik dari energi terbarukan," pungkasnya. (OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved