Jika Izin TKA Sulit, Investor Bisa Pamit

WAKIL Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan jika penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dipersulit, para investor tidak akan ragu untuk bertolak ke negara tetangga yang lebih ramah investasi seperti Thailand, Vietnam dan Malaysia. Atas dasar itulah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018.

JK pun menekankan, perpres tersebut diberlakukan hanya untuk mempermudah proses izin TKA, bukan membebaskan sebebas-bebasnya tenaga kerja dari luar negeri masuk ke Indonesia.

"Jadi itu bukan untuk mendatangkan TKA dan mengambil pekerjaan kita, justru itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang lebih besar," tegas JK di Jakarta, Selasa (24/4).

Dengan proses yang lebih mudah dan cepat, investor yang membutuhkan TKA untuk beberapa posisi jabatan tertentu akan merasa nyaman dan didukung oleh pemerintah. Itu akan menciptakan iklim usaha yang baik dan bisa membuat mereka menambah investasi atau mengundang para penanam modal baru.

Pada era-era sebelumnya, menurutnya, proses perizinan sangat berbelit. Bahkan, untuk memperpanjang izin yang sudah diberikan pun memerlukan perjuangan keras.

"Zaman dahulu, jika kontrak TKA dua tahun, hanya dikasih izin 6 bulan visa. Setiap 6 bulan harus pulang dulu, perpanjang lagi, baru dapat 6 bulan lagi. Kalau ada yang lupa, telat sedikit, tiba-tiba ada sweeping, kena denda, bayar lagi. Itu menimbulkan kritikan besar dari dunia usaha luar negeri. Itulah yang sekarang kita perbaiki," paparnya.

Selama ini, sambungnya, Indonesia kerap tertinggal dari Thailand karena menerapkan sistem penggunaan TKA yang sangat rumit. Jumlah TKA di Negeri Gajah Putih tercatat mencapai 10 kali lipat dibandingkan Indonesia. Hal itu juga yang membuat investasi mereka lebih besar, menciptakan lapangan kerja lebih luas dan tingkat produktivitas yang lebih tinggi.

"Itulah sebabnya ekspor mereka lebih banyak daripada kita," ucap JK. (OL-5)