Pertamina Segera Jalani Penugasan Pemerintah

DIREKSI baru PT Pertamina (persero) perlu segera memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti premium dan solar di semua titik yang ditugaskan pemerintah berjalan aman. Hal itu penting guna menjaga daya beli masyarakat menjelang Lebaran.

"Kembalikan penyaluran premium yang sempat turun 50% di wilayah Jawa, Madura, dan Bali. Premium amat penting untuk menjaga daya beli jelang Lebaran. Ini salah satu jurus yang perlu dijalankan direksi baru Pertamina," kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira Adhinegara kepada Media Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Sebagai informasi, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Pertamina, Jumat (20/4), memutuskan pemberhentian sejumlah direksi, termasuk Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik. Direktur Sumber Daya Manusia Nicke Widyawati, yang juga Ketua Komite dan Implementasi Holding Migas, ditunjuk sebagai plt direktur utama. Selain itu, RUPSLB mengangkat enam direktur baru.

Selain distribusi BBM, Bhima menekankan direksi baru untuk fokus pada kinerja eksplorasi sumur baru dan sumur lama. "Direksi baru Pertamina perlu mempercepat eksplorasi sumur baru dan meningkatkan produksi sumur existing atau yang sudah ada," tuturnya.

Terakhir, lanjut Bhima, direksi baru Pertamina perlu meningkatkan kinerja dan keuangan yang sempat turun. Tercatat, pada tahun lalu, Pertamina membukukan laba US$2,41 miliar atau Rp32,24 triliun. Perolehan laba itu menurun 24% jika dibandingkan dengan 2016 yang mencapai US$3,15 miliar.

Menurut dia, salah satu yang harus dilakukan Pertamina ialah menegosiasi kembali kebijakan penyaluran BBM satu harga dan subsidi BBM yang memberatkan keuangan Pertamina.

"Pemerintah perlu menambah subsidi BBM dan jangan bebankan semua ke Pertamina. Ini butuh ketegasan direksi baru," tutup Bhima.

Pembangunan kilang

Dosen Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan tugas ke depan yang segera dilakukan direksi baru Pertamina, yakni mempercepat pembangunan kilang baru dan memperbarui kilang lama. Pasalnya, sudah 20 tahun Indonesia tidak memiliki tambahan kilang sehingga keran impor BBM masih sangat besar.

Itu bisa terjadi karena ada upaya sistemik yang menghambat pembangunan kilang. Dengan begitu, pembangunan kilang baru dan peningkatan kapasitas kilang lama tidak berjalan sesuai target.

"Inilah yang termasuk sebagai penyebab kita masih tergantung terhadap impor BBM, dan ini jadi pekerjaan rumah bagi direksi baru Pertamina," tuturnya di sela-sela diskusi di Jakarta, kemarin.

Fahmy juga meminta Pertamina berhenti mengeluh terkait dengan penugasan dari pemerintah yang mewajibkan distribusi BBM premium dan solar di Jawa, Madura, dan Bali. Pasalnya, dalam waktu bersamaan pemerintah memberikan potensi keuntungan melalui penyerahan sejumlah wilayah kerja minyak dan gas (WK migas).

Di antaranya, pemerintah memberikan Blok Mahakam dan disusul 7 WK migas baru pada 20 April lalu untuk dikelola oleh Pertamina. "Pengelolaan WK migas itu bisa memberikan potensi keuntungan yang besar, bisa sampai 80%. Itu sekaligus dapat menutupi potential lost akibat penugasan BBM PSO (bahan bakar minyak untuk pelayanan masyarakat) oleh pemerintah," pungkas Fahmy.