SPI Minta Hentikan Kriminalisasi Petani

HARI Perjuangan Petani Internasional yang jatuh setiap 17 April diperingati para petani di berbagai belahan dunia yang bernaung di bawah organisasi gerakan petani dunia, La Via Campesina.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan peringatan Hari Perjuangan Petani Internasional tahun ini diiringi dengan kabar suka dan duka.

Kabar suka datang dari draf Deklarasi Internasional Hak Asasi Petani dan Orang-Orang yang Bekerja di Perdesaan yang tinggal dalam tahap akhir menuju pengesahan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Saya menghadiri sidang ke-5 kelompok kerja Dewan HAM PBB yang menyusun deklarasi ini beberapa hari lalu di Jenewa, Swiss. Kita optimistis pada September nanti deklarasi ini akan disahkan di sidang tahunan PBB di kantor pusatnya di New York, Amerika Serikat," kata Henry melalui keterangan pers, Selasa (17/04).

“Nantinya, deklarasi ini bisa menjadi alat untuk memperkuat penegakan hak asasi petani di tiap negara terkhusus Indonesia,” lanjutnya.

Henry menambahkan, kabar dukanya adalah masih banyak petani kecil di Indonesia yang hak asasi dilanggar atau dikriminalisasi.

“Kasus terakhir yang paling baru adalah kriminalisasi Ketua SPI Kabupaten Merangin, Jambi Ahmad Azhari. Sebelumnya para petani SPI di Sukabumi juga dikriminalisasi hingga mendekam di penjara. Belum lagi konflik agraria antara petani SPI di Desa MekarJaya Kabupaten Langkat Sumatera Utara kontra PT LNK yang membuat para petani di sana kehilangan rumah, lahan, dan sumber penghidupannya,” ungkapnya.

Di Batang Lambau, Kinali, Pasaman Barat, Sumatra Barat, petani SPI juga dikriminalisasi dan berkonflik dengan PTPN VI. Belum lagi ancaman perampasan tanah yang menimpa petani SPI di Desa Sei Litur, Langkat, Sumatera Utara dan Kepahiang Bengkulu.

Henry menegaskan, untuk memperingati hari ini, para petani SPI di berbagai daerah nusantara melakukan berbagai kegiatan mulai dari aksi, diskusi, hingga konferensi pers.

“Di Pasaman Barat, Sumatra Barat, contohnya, siang ini (17/04) ratusan petani SPI melakukan aksi damai ke kantor bupatinya untuk menuntut percepatan penyelesaian konflik lahan,” imbuhnya.

Dalam peringatan Hari Perjuangan Petani Internasional kali ini SPI mendesak pemerintah untuk serius dalam penyelesaian konflik agraria yang menimpa petani di berbagai daerah.

“Petani kecil adalah penegak kedaulatan pangan, dan ini sudah diakui bahkan oleh organisasi pangan dunia (FAO) sendiri, bukan korporasi pangan. Jadi bagaimana petani mau bertani, kedaulatan pangan mau ditegakkan, jika tanah petani yang jadi modal dasarnya dirampas, hak asasinya dilanggar,” cetus Henry.

SPI juga mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan reforma agraria secara serius. Di antaranya dengan merealisasikan janji distribusi lahan 9 juta hektar ke petani tidak berlahan. Apalagi, janji itusudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019. (A-2)