Menko Luhut: Hubungan Bisnis Indonesia-Tiongkok, Jangan Berat Sebelah

ARAH kerja sama Indonesia-Tiongkok kian poistif, ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan lima kontrak antara sejumlah perusahaan kedua negara pada Jumat (13/4), di Beijing. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan, Indonesia terus mendorong kerja sama antarinvestor, tidak hanya antarpemerintah.

“Kami tidak ingin hanya bicara, bicara, dan bicara saja. Tapi kami ingin melihat implementasi,” ujar Luhut sebagai Utusan Khusus Presiden RI saat penandatanganan kerja sama tersebut. Penandatanganan dilakukan dalam seminar yang bertajuk 'US$ 64 Billion Investment Opportunities in Indonesia for Belt & Road Initiative'.

Dua nota kesepahaman itu terkait pengembangan mobil atau motor listrik serta pengembangan Tanah Kuning Mangkupadi Industrial Park di Kalimantan Utara. Kontrak kerja sama pertama yang ditandatangani terkait pengembangan proyek hydropower plant di Kayan senilai USD 2 miliar. Sedangkan kontrak kedua menyoal pengembangan industri konversi dimethyl ethercoal menjadi gas senilai USD 700 juta.

Sementara itu, kontrak ketiga merupakan perjanjian investasi joint venture untuk hydropower plant di Sungai Kayan senilai USD 17,8 miliar. Ke empat, kontrak perjanjian investasi joint venture pengembangan pembangkit listrik di Bali senilai USD 1,6 miliar. Sedangkan kontrak kelima terkait pengembangan steel smelter senilai USD 1,2 miliar.

Jangan Berat Sebelah

Dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Gao Yan, Luhut juga menyampaikan keinginannya agar hubungan kedua negara tidak berat sebelah. “Saya ingin semua ada keseimbangan di dalam bentuk apapun,” kata Menko Luhut yang kemudian disetujui oleh Menteri Gao.

Indonesia, kata Luhut, mendorong kerja sama melalui empat koridor ekonomi di Indonesia dengan nilai investasi mencapai total USD 51,930 miliar. Koridor pertama adalah pembangunan infrastruktur, Kuala Namu Aerocity, dan kawasan industri di Sumatera Utara. Kedua, pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan kawasan industri KIPI Tanah Kuning di Kalimantan Utara. Ketiga, pembangunan Bandar Udara Internasional Lembeh, kawasan wisata Likupang, dan kawasan industri Bitung di Sulawesi Utara. Serta koridor terakhir ialah pembangunan techno park dan jalan tol di Bali.

Menteri Gao menyambut baik empat koridor potensi kerja sama tersebut. Ia pun sepakat untuk membuka pintu impor Tiongkok yang lebih lebar terhadap barang dari Indonesia.
“Kami akan bekerja sama dengan departemen terkait untuk mengimplementasikan kesepakatan antara pimpinan kedua negara,” ujar Gao.

Terkait Belt and Road Initiative yang diluncurkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Bulan September dan Oktober 2018 mendatang, Luhut menyebut Indonesia harus memanfaatkan peluang itu demi kepentingan nasional.

"Kita kan harus cerdas (karena) semua (negara) melihat peluang. Tinggal sekarang pintar-pintaran lihat peluang supaya lebih banyak untung,” tegas Luhut.
 
Jika bisa memanfaatkan peluang yang ada dan mendorong hubungan bisnis kedua negara, Indonesia diharapkan mencapai peningkatan investasi yang memacu naiknya jumlah lapangan kerja, peningkatan produk domestik bruto (PDB) dan pertumbuhan ekonomi.

"PDB pasti meningkatlah, pendidikan pasti tambah, pertumbuhan tambah. Karena seperti Morowali sekarang pertumbuhan ekonominya 60%. Sekarang mau bikin lagi di Halmahera Utara, itu produksi baterai lithium, jadi tidak semua tertumpu di Jakarta," tuturnya. (OL-7)