Kemenkeu Angkat Suara Tanggapi Rizal Ramli

MANTAN Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli kerap mengkritik kebijakan pemerintah. Tidak terkecuali, terhadap posisi utang pemerintah yang disebutnya sudah memasuki status lampu kuning atau harus diwaspadai.

Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani pun bukan sekali dua kali meluruskan isu utang yang kian menjadi sorotan publik. Topik utang pemerintah semakin riuh di tengah tahun politik.

Melalui status akun Facebook pribadinya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti kembali menjelaskan duduk perkara utang pemerintah yang diklaim masih dalam rasio aman terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Untuk kesekian kalinya, saya menjawab apa yang disampaikan oleh Pak RR (Rizal Ramli) dengan utang. Bagaimana Pak RR menyebut utang sudah lampu kuning - bila pada saat yang sama semua lembaga pemeringkat (Moodys, Fitch, S&P, JCRA dan Rating & Investment) menyatakan bahwa Indonesia adalah investment grade?" tulis Frans, sapaan akrabnya, Minggu (8/4).

Bila menggunakan standar perbandingan antarnegara-negara di dunia, Indonesia memiliki rasio utang terhadap PDB dan defisit APBN yang relatif kecil dan hati-hati. Dia pun heran mengapa Rizal Ramli menyangsikan indikator yang digunakan untuk membandingkan antara negara.

Lebih lanjut Frans menyayangkan sikap alergi dan protes Rizal Ramli terhadap kondisi Indonesia yang dinilai baik oleh sejumlah lembaga internasional.

"Itu ibarat pepatah 'buruk muka cermin dibelah'. Indonesia didirikan oleh para proklamator kita dengan penuh percaya diri dan dengan titipan agar kita menjadi bagian dari warga dunia. Kami generasi muda bangga mewarisi semangat para proklamator. Kita dengan percaya diri ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial," tukasnya.

Dalam menanggapi pernyataan Rizal Ramli bahwa pemerintah melakukan 'gali lubang tutup jurang', Frans menekankan pemerintah justru terus melakukan penurunan defisit APBN dan keseimbangan primer.

Sejak 2012, pemerintah sudah mengalami defisit keseimbangan primer. Rinciannya dalam lima tahun terakhir ialah tahun 2013 minus Rp98,6 triliun, 2014 minus Rp93,3 triliun, 2015 minus Rp142,5 triliun, 2016 minus Rp125,6 triliun, dan 2017 minus Rp121,5 triliun.

"Bukankah Pak RR adalah bagian dari pemerintah pada 2015-2016 ketika Keseimbangan primer justru mengalami kenaikan tinggi?" sindir Frans.

Menurut Frans, sejak pertengahan 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani mulai mengendalikan tren (arah) negatif tersebut secara hati-hari agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi. Dengan demikian dalam beberapa tahun ke depan diproyeksikan defisit semakin mengecil dan keseimbangan primer akan makin seimbang atau bahkan mencapai surplus.

"Mengapa arah yang baik dan prudent tersebut justru dikritik dan dituduh ugal-ugalan?" papar Frans.

Selain itu, Frans mempertanyakan Rizal Ramli yang tidak mengakui yield surat utang pemerintah sepanjang 2016-2017 yang turun mana kala bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (Fed), menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali. Pun, terkait aspek neraca dagang, neraca jasa, dan neraca transaksi berjalan, Frans menyebut  keseluruhannya tumbuh negatif.

Dalam lima tahun rincian neraca dagang yakni, 2013 minus US$4,1 miliar, 2014 minus US$2,37 miliar, 2015 US$7,59 miliar, 2016 US$8,83 miliar, 2017 US$11,83 miliar. Sementara itu untuk pergerakan neraca jasa rinciannya ialah 2013 minus US$12,1 miliar, 2014 minus US$10 miliar, 2015 minus US$ 8,7 miliar, 2016 minus US$7,1 miliar, dan 2017 minus US$ 7,9 miliar.

Adapun posisi neraca transaksi berjalan dalam lima tahun terakhir, yaitu 2013 minus US$29,1 miliar, 2014 minus US$27,5 miliar, 2015 minus US$17,5 miliar, 2016 minus US$16,9 miliar, dan 2017 minus US$17,3 miliar.

"Bukankah Pak RR ada di pemerintahan juga pada masa tersebut? Bukankah pak RR memahami bahwa harga komoditas jatuh dan ekspor melemah (negatif) pada masa Pak RR di pemerintahan? Oleh karena itu, pemerintah sekarang memusatkan perhatian untuk memulihkan ekspor dan Invetasi melalui berbagai kebijakan baik insentif fiskal, penyederhanaan perizinan, serta kemudahan dan perbaikan pelayanan ekspor dan impor," terang Frans.

Lebih lanjut dia menegaskan semua itu adalah pekerjaan bersama dari seluruh tim pemerintah. Dengan kerja tim bersama seluruh kementerian, defisit neraca pembayaran akan terus diupayakan berkurang. Tercermin dari menguatnya cadangan devisa yang per akhir Maret 2017 tercatat US$126 miliar.

Penyebab rupiah melemah
Pelemahan rupiah terhadap dolar AS, sambung Frans, lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal. Dalam hal ini, pelemahan nilai mata uang hampir terjadi di semua negara Asia, yang disebabkan adanya rencana kenaikan suku bunga oleh gubernur bank sentral AS yang baru, serta rencana proteksi perdagangan oleh Presiden Donald Trump.

Goncangan ini, menurut Frans,  memengaruhi banyak negara. Namun karena stabilitas moneter dan fundamental makro Indonesia yang cukup kuat, goncangan nilai tukar tidak terlalu besar.

"Selanjutnya mengenai debt to service ratio (DSR) yang merupakan rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor suatu negara. Data dalam lima tahun terakhir tidak setinggi kata Pak RR," cetus dia.

Pergerakan DSR dalam lima tahun terakhir ialah per 2013 19,0%, tahun 2014 23,9%, 2015 sebesar 25,3%, 2016 32,5%, dan 2017 sebesar 34,2 %. Peningkatan DSR bukan karena biaya bunga yang tinggi, tapi lebih kepada cicilan pokok utang jatuh tempo yang agak besar pada 2018.

Pemerintah berupaya menurunkan beban bunga utang dengan mengembangkan instrumen utang jangka pendek dalam negeri. Hal itu untuk mengurangi potensi risiko meningkatnya suku bunga global karena normalisasi oleh Fed.

"Langkah itu pun dilakukan dengan hati-hati dengan menjaga rata-rata jatuh tempo utang agar tidak menurun secara drastis. Itu adalah sikap kehati-hatian dan prudent - dan jelas bukan sikap ugal-ugalan. Maka keuangan negara kita mendapat predikat investment grade," jelasnya.

Lalu mengenai rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Frans mengemukakan catatan rasio pajak 2013 sebesar 11,3% , 2014 sebesar 10,9%, 2015 sebesar 10,7% , 2016 sejumlah 10,4%, dan 2017 sebesar 10%. Rasio pajak adalah perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan PDB.

Frans mengakui angkanya memang agak kecil bila dibandingkan negara lain. Meski begitu rasio pajak di Indonesia belum memperhitungkan pajak daerah, serta jaminan sosial seperti di negara lain.

"Bukankah Pak RR ada di pemerintahan sewaktu rasio pajak mengalami penurunan? Bukankah Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menjelaskan justru karena penurunan rasio pajak tersebut, pemerintah meluncurkan reformasi perpajakan setelah selesainya tax amnesty untuk meningkatkan rasio pajak," papar Frans.

Itu pun dilakukan secara hati- hati, disertai perbaikan pelayanan oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai agar tidak memperlemah pertumbuhan ekonomi. "Itu jelas bukan program ugal-ugalan," cetus Frans.

Frans memastikan pemerintah juga terus berusaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar penerimaan perpajakan meningkat. Usaha itu antara lain dengan menerapkan aturan automatic exchange of information (AEOI), peningkatan kerja sama internasional di bidang perpajakan, serta pertukaran data dengan berbagai kementerian/lembaga negara.

Terus diperkuat
Menurut Frans, semua data dan fakta di atas menunjukkan bahwa pemerintah secara bersama-sama dalam tim yang terus diperkuat di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla senantiasa menjaga perekonomian. Pemerintah juga dan memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan terus menjaga stabilitas demi mewujudkan kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan bermartabat.

"Kementerian Keuangan ikut berkontribusi dengan menjaga APBN dan Keuangan Negara secara hati-hati dan bertanggung jawab, akuntabel dan transparan. Itu adalah cerminan fondasi tata kelola yang baik. Itu adalah cerminan nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu profesional, berintegritas, sinergi memberikan pelayanan dan terus berupaya mencapai kesempurnaan. Kami bangga dan konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Bagaimana dengan Pak RR?," tutupnya. (A-2)